Politik dan Pemerintahan Bangkalan

Mereka merasa keberatan dengan pembayaran JHT yang dinilai membebani APBDes yang sudah terbatas.

Hasani bin Zuber mengungkapkan beberapa alasan atas dukungan terhadap kenaikan itu.

"Dari data tersebut kami memiliki landasan untuk nanti menjadi program prioritas di tahun depan," ujar Rokib.

"Sebelum menerapkan kebijakan baru, seharusnya ada kajian atau uji petik dengan kota lain," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan Nur Hakim.

Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan, Rokib, mengungkapkan masih banyak potensi wisata lokal yang belum digali dan dikembangkan.

"Anggota DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan penghapusan parkir berlangganan, " ujar Anggota Komisi I DPRD Bangkalan, Muhammad Khotib.

"Kami akan lakukan evaluasi terhadap OPD yang tidak capai target," ujar Mahmudi.

Pj Bupati Bangkalan menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi setelah 4 tahun sistem parkir berlangganan berjalan.