anggota DPRD malang

Pertemuan ini digelar seusai Plt Wali Kota Malang bertemu Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Grahadi.

Pemerintahan diminta terus jalan karena kasihan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintahan.

Empat nama dari 9 nama yang diusulkan itu sudah disetujui oleh DPP PDIP untuk menggantikan anggota DPRD Malang yang ditahan KPK.

"Rekomendasi dari akademisi bukan diskresi tapi mempercepat PAW (pergantian antar waktu) itu langkahnya," jelas Pengamat Politik Unibraw Ali Maksum.

"Kuorumnya 5 itu ya yang di diskresikan itu. Proses pembahasan APBD 2019, September nanti harus sudah selesai dilakukan," ungkap Plt Wali Kota Malang, Sutiaji.

Dorongan ini untuk memulihkan lumpuhnya pemerintahan Kota Malang.

Seharusnya, dalam minggu ini dilaksanakan rapat paripurna pembahasan KUA PPAS, APBD Perubahan 2018, dan APBD tahun 2019.

Mereka diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton.