BPJS

"Menurut kita UMR tidak bisa dibuat patokan karena tidak disertai dengan survei KHL (Kehidupan Hidup Layak)," kata korlap aksi Choirul Anam.

Secara bergantian, mereka berorasi menyampaikan tuntutan. Beberapa tuntutan diantaranya, tolak upah murah, perbaikan pelayanan BPJS untuk buruh.

Dengan aturan baru tersebut, warga tidak bisa lagi meminta rujukan ke rumah sakit yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Risma menilai peraturan baru ini sangat menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan cabang Ponorogo, Mujoko menyatakan, sistem rujukan online berzonasi masih tahap uji coba dan baru dimulai pada pertengahan Agustus.

Pasien yang tidak sesuai dengan zonasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPJS, dipastikan mendapatkan penolakan pelayanan dari rumah sakit.

Karena aturan baru tersebut, pasien tidak boleh memilih rumah sakit sesuai keinginannya. Harus sesuai dengan sistem zonasi yang ditetapkan.

"Untuk tahun ini saja, BPJS Kesehatan menunggak selama 2-3 bulan," terang Direktur RSUD dr Harjono, dr Made Jaren.