DPRD Jember

Komisi D DPRD Jember, Mohammad Hafidi, meminta adanya sinergi yang lebih kuat antara DPRD, Dinas Kesehatan, puskesmas, dan seluruh pihak terkait agar penanganan wabah berjalan maksimal.

Ada aturan berbeda untuk kepala desa dan perangkat yang akan maju dalam Pilkades.

DPRD Jember menyarankan agar proses pengisian anggota BPD dan panitia Pilkades dilakukan secara tertib dan transparan.

Menurut DPRD, langkah awal yang harus segera dilakukan adalah pembangunan saluran irigasi baru melalui Perubahan APBD (P-APBD).

“Kami harus bekerja secara luar biasa, dengan cara extraordinary,” Ketua Tim Muscab DPW PPP Jawa Timur, Nur Hasan.

Candra tetap meminta pemerintah mengantisipasi potensi kekeringan yang diprediksi berlangsung sekitar 160 hari.

Ketidakpastian harga berpotensi merugikan kontraktor setelah kontrak berjalan.

“Proyek sudah berjalan cukup jauh, tetapi izin sama sekali belum ada. Ini tentu menjadi contoh yang tidak baik,” tegas Ardi.