LP2B

Redaksi merangkum ketiga berita tersebut.

Selama ini pihak dinas tidak pernah mengeluarkan surat izin alih fungsi LP2B. Artinya banyak alih fungsi lahan LP2B yang dilakukan secara non prosedural.

Rapat paripurna pembahasan LP2B digelar pada Senin (12/6). Wakil rakyat sepakat mempercepat pembahasan agar petani segera bisa tersenyum.

"Pembangunan (pondok) sudah mulai tahun 2006, cuman kalau prasastinya kira-kira pada tahun 2008. Adanya Perda RT/RW itu-kan tahun 2012," ucap dia.

DPD Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Mojokerto menggugat Yayasan Pesantren Amanatul Ummah karena mendirikan bangunan di atas LP2B.