Pemkot Surabaya

Kementerian Sosial akan membagikan beras akumulasi bantuan Agustus, September, Oktober 2020 kepada warga Surabaya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna menyebut, pihaknya juga akan memanggil bagian pemerintahan.

Banner Machfud-Arifin dicopot Satpol PP setelah terpasang 7 jam. Sedangkan baliho Eri-Armudji yang terpasang sekitar 7 hari tak ditertibkan.

Wakil Ketua Gerindra Jatim, Abdul Malik menyebut, ASN pemkot yang tidak berani melawan ketidakbenaran, maka sangat naif, tidak bermoral dan tidak berilmu.

Wakil DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti juga menyebut bahwa dana untuk Kampung Tangguh justru dicairkan pemkot bersamaan dengan jalannya tahapan pilwali.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud mendesak pemkot bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam mentertibkan alat peraga kampanye (APK).

Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) mewarning Pemkot Surabaya agar tidak mempolitisir dana kelurahan.

Dana kelurahan yang nilainya Rp 63 Miliar diminta untuk dibatalkan karena penyusunannya dinilai menyalahi Perwali Surabaya Nomor 68 Tahun 2019.