PPDI

Mas Dhito mengatakan, saat ini banyak keluhan yang diterima terkait pelayanan tak terkecuali di pemerintahan desa.

Bupati menyebut pemberangkatan ini dalam rangka untuk melakukan suatu ikhtiar perjuangan demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

"Tidak semua perangkat desa yang berangkat kami batasi setiap desa dua perwakilan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan," ujarnya.

Gubernur Khofifah mengatakan bantuan ini, mendorong PPDI Jatim meningkatkan koordinasi antardesa di Jatim.

PPDI Kabupaten Pasuruan mendatangi gedung DPRD setempat untuk mempertanyakan implementasi Permendagri 67/2017 yang tidak relevan.

Hal itu disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) saat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menutup Musyawarah Nasional PPDI di Pasuruan.