Reklame Bodong

Satpol PP yang memiliki tugas dan kewajiban menegakkan peraturan daerah dinilai tak tegas dalam menertibkan reklame ilegal.

Satpol PP menunggu rekomendasi dari DPMPTSP untuk menertibkan papan reklame yang menyalahi Perbup Jombang 25A/2013.

Dinas PUPR menyebut posisi papan reklame menjorok ke jalan dan dipastikan melanggar Perbup No 25a/2013.

"Reklame berukuran besar sampai sekarang belum dibongkar," tegasnya.

"Ini sekaligus merupakan peringatan kedua ke pihak Topsell. Karena memang mereka harus laporan dulu ke Surabaya jadi kami beri waktu hingga Selasa depan."

DPMPTPSP Jombang menegaskan belum ada pengajuan pemasangan reklame di Jalan Presiden KH Abdurahman Wahid

"Reklame ini dieksekusi karena tidak berizin, tidak membayar pajak dan penempatan di sepanjang trotoar," kata Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto, Sugiono.