Pixel Codejatimnow.com

25 Ribu Mahasiswa Unibraw Terancam Tak Bisa Nyoblos di Pemilu 2019

Editor : Arif Ardianto  Reporter : Avirista Midaada
Ilustrasi kampus Universitas Brawijaya
Ilustrasi kampus Universitas Brawijaya

jatimnow.com - Sebanyak 25 ribu mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) atau biasa disebut Unibraw Malang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang.

Pasalnya dari total jumlah mahasiswa UB yang mencapai 55 ribu sebagian diantaranya belum mengurus administrasi pindah pilih dalam bentuk form A5 ke KPU Kota Malang.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andika Mutakin mencatat, setidaknya ada 40 persen mahasiswa yang berasal dari Jabodetabek dan 10 persen berasal luar Pulau Jawa yang terancam tak bisa memilih.

"Penyakitnya karena mereka malas mengurus administrasi pindah pilih. Padahal KPU telah membuka pendaftaran form A5 hingga 17 Februari mendatang, namun hampir 80 persen mahasiswa millenial UB belum tahu cara pengurusan proses pindah pilih ini," ujarnya kepada jatimnow.com, Kamis (7/2/2019).

Andika menyatakan, sebenarnya mahasiswa dari luar Kota Malang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah asalnya. Hanya mereka masih belum mengurus administrasi pilih pindah karena enggan datang ke KPU.

"Jika mahasiswa enggan datang ke KPU untuk mengurus form pindah pilih, kami khawatir ini akan menambah warga yang golput," ucap pria yang juga dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) ini.

Ke depan pihak UB akan terus menggencarkan sosialiasi kepada para mahasiswanya dengan menggandeng KPU, Bawaslu Kota Malang, dan sejumlah organisasi kemahasiswaan.

Selain itu, bekerjasama dengan KPU, UB nantinya akan membuat satu tempat pemungutan suara (TPS)  di dalam kampus untuk memfasilitasi civitas akademisi UB untuk memberikan hak suaranya.

"Kami berharap kepada seluruh kampus yang ada di Kota Malang untuk bergabung dengan UB dalam hal memberikan advokasi kepada pemilih pemula. Karena di Malang Raya, ada lebih dari 75 ribu mahasiswa pendatang," tutupnya.

Baca juga:
Hasto Tegaskan PDI Perjuangan Bukan Partai Kemarin Sore, Sindir Demokrat?