Pixel Code jatimnow.com

Siapkan Santunan Bencana, Pemprov Jatim Godok Regulasi Pergub

Editor : Arif Ardianto   Reporter : Farizal Tito
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat terbatas (ratas), dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk membahas berbagai potensi kerawanan bencana alam yang ada di Jawa Timur.

Rapat terbatas tersebut juga bertujuan untuk membahas regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) mengingat 38 kabupaten/kota di Jatim, dengan potensi bencana yang berbeda beda.

"Kaitan dengan bencana alam, dari titik-titik kerawanan bencana alam yang potensi menimpa Kabupaten Kota di Jawa Timur itu antara lain, bahwa kita ternyata membutuhkan regulasi baru setingkat Pergub untuk bisa menjadikan referensi," katanya, Kamis (4/4/2019).

Khofifah mencontohkan, apabila ada bencana, kemudian ada tanggap darurat, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan identifikasi dengan memberikan santunan atau konsesi itu sesuai dengan kualifikasi yang diaturkan.

Baca juga:
Khofifah Ajak Santri Jatim Perkuat Peradaban dan Siapkan Generasi Indonesia Emas 2045

"Kalau tanggap darurat itu Pemerintah Provinsi akan melakukan identifikasi dengan memberikan santunan atau konsesi untuk kualifikasi apa dan dalam jumlah berapa," katanya.

Lebih lanjut Khofifah mencontohkan, apabila konsesi atau santunan diberikan untuk kerusakan bangunan atau rumah, dengan Pergub tersebut, dapat diketahui besaran jumlah santunan berdasarkan tingkat kerusakan.

Baca juga:
Gubernur Khofifah Tinjau Evakuasi Akhir Reruntuhan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

"Kalau ada rumah yang terdampak dan rusak besar atau rumah terdampak rusak sedang, rusak ringan, berapa sebetulnya konsesi yang bisa disupport oleh Pemprov itu kita akan menyegerakan menyiapkan Pergubnya," tandasnya.

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan
Politik

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan

PDIP mendengar dan menerima banyak masukan krusial dari civil society dan kalangan akademisi (perguruan tinggi). Masukan tersebut berpusat pada catatan kelam sejarah, khususnya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.