Ditemukan Pelanggaran, Dua TPS di Surabaya Coblos Ulang

Editor: Arif Ardianto / Reporter: LKBN Antara

Salag satu TPS saat pencoblosan 17 April 2019/ Foto: Dok

jatimnow.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya berencana menggelar pemungutan suara ualang di dua TPS pada 27 April 2019 mendatang. Dua TPS tersebut berada di Kecamatan Gunung Anyar dan Lakarsantri.

"Persiapan sudah kami lakukan. Kami juga sudah menyiapkan C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih)," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Nur Syamsi, Senin (22/4/2019).

Mengenai tingkat partisipasi di dua TPS tersebut, Nur Syamsi mengatakan pihaknya tidak bisa memperkirakan.

"Soal partisipasi itu hak mereka. Tapi kami berupaya untuk mensosialisasikan kepada pemilih di dua TPS itu," katanya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Agil Akbar mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), ditemukan adanya pelanggaran di TPS 28 dan TPS 11. Pemilih yang memiliki KTP elektronik luar daerah Surabaya dan tidak memiliki surat A5 KPU, namun tetap dilayani oleh petugas KPPS.

Adapun bentuk pelanggaran di TPS 28 yakni ada enam pemilih yang menggunakan KTP dan KTP elektronik yang bukan warga setempat dan tidak membawa Form model A5 yang memilih di TPS 28.

Sedangkan bentuk pelanggaran di TPS 11 ada satu pemilih yang menggunakan Form model A5 yang memilih di TPS 11, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan dengan jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih sebanyak lima surat suara, yang semestinya mendapat dua kertas suara.

Untuk itu, lanjut dia, sesuai Pasal 372 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut, pertama pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan- perundang- undangan.

Kedua, lanjut dia, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, ketiga petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan ketiga pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Selain itu, lanjut dia, pasal 373 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

"Sesuai pasal 373 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota," katanya.


jatimnow.com menyajikan pemberitaan di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, menyajikan berita yang dikemas dengan apik tanpa mengabaikan nilai-nilai jurnalisme.

Jalan Jimerto No. 17a Surabaya

Call:  (031) 99248116

Email: jatimnow@gmail.com

Newsletter