Pixel Code jatimnow.com

Pemberian Penghargaan Perusahaan Tambang Emas Tumpang Pitu Diprotes

Editor : Narendra Bakrie   Reporter : Arry Saputra
Walhi Jatim menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jatim memprotes penghargaan perusahaan Tambang Emas Tumpang Pitu
Walhi Jatim menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jatim memprotes penghargaan perusahaan Tambang Emas Tumpang Pitu

jatimnow.com - Sejumlah orang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jatim menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Kamis (1/8/2019). Mereka memprotes penghargaan yang diberikan Pemprov Jatim kepada PT Bumi Suksesindo (BSI), operator Tambang Emas Tumpang Pitu di Banyuwangi.

Dalam aksinya, mereka memasang papan bergambar mengenai kondisi Gunung Tumpang Pitu pada tahun 2006 dibanding tahun 2019 saat ini. Mereka juga membentangkan tulisan berupa 'Tutup Tambang Emas Tumpang Pitu' serta miniatur batu nisan dari foam bertuliskan 'keadilan' dengan menyalakan dupa.

Korlap aksi Rere Christanto mengatakan, ia datang bersama warga untuk menyampaikan keresahan yang selama ini terjadi di wilayah Tambangan Emas Tumpang Pitu. Selain itu, mereka mempertanyakan penghargaan yang diberikan pemerintah kepada PT BSI.

"Mengapa pertambangan yang dianggap oleh masyarakat memberikan dampak kemudian mendapatkan penghargaan oleh Gubernur Jatim. Menurut kami, penting juga untuk gubernur memastikan banyak hal yang masih belum dituntaskan di wilayah tambang, banyak kejadian banjir, longsor merusak pertanian," ucap Rere.

Menurut Rere, masyarakat yang ada di Tumpang Pitu menolak adanya tambang lantaran tambang tersebut berada di dekat pemukiman warga. Bencana berupa banjir dan longsor akan berdampak ke warga.

"Kalau dari kacamata WALHI, dalam situasi di mana masyarakat terus melakukan penolakan dan merasa ancaman pertambangan itu nyata. Jadi sangat tidak elok kalau gubernur memberikan penghargaan," ungkapnya.

Baca juga:
Warga Jember Protes Jalan Provinsi Rusak 20 Km, Tuntut Evaluasi Total Andalalin

Rere menambahkan, seharusnya diperlukan review ulang terkait pertambangan itu. Karena dia (gunung) adalah benteng terutama pesisir selatan. Dampak utama yang dialami masyarakat berupa banjir, longsor yang masuk ke rumah warga.

"Rawan bencana kalau gunung ini hilang. Benteng untuk bencana hilang, maka potensi bencana makin tinggi. Kalau kita melihat di tutupan hutan, sudah terlihat 2006 sampai 2019 ulasan tutupan hutan sudah terkuras. Sebelumnya, hutan lindung itu," jelasnya.

Dengan aksi tersebut, ia berharap kepada pemerintah untuk dapat membentuk tim melakukan review apakah layak Tambang Emas Tumpang Pitu terus beroperasi karena dekat pemukiman serta memiliki kepentingan ekologis.

Baca juga:
Ratusan Guru Swasta Demo di Kantor Pemkab Bojonegoro, Minta Diangkat PPPK

"Secara umum, masyarakat menolak tambang di sana, berharap dibentuk tim untuk melakukan review apakah layak tambang terus beroperasi dekat dengan pemukiman dan punya kepentingan ekologis," harapnya.

Saat ditanya apakah sebaiknya penghargaan itu dicabut, Rere mengamini hal itu karena menurutnya, hal itu melukai rasa keadilan masyarakat. Penghargaan itu diterima PT BSI dari Gubernur Khofifah pada saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo, Minggu (28/7/2019).

"Kalau tuntutan dari WALHI menurut kami itu melukai rasa keadilan masyarakat. Eloknya dicabut penghargaanya," pungkasnya.