jatimnow.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) Prof Dr Harry Azhar Azis menilai perlunya penambahan indikator untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu indeks public service.
Dialog tersebut juga dihadiri Peneliti Senior LIPI Prof Siti Zuhro dan Peneliti UNEJ Dr. Luh Putu Suciati.
"Suatu daerah dapat diukur bagaimana tingkat kesejahteraannya dengan melihat beberapa indikator. Yaitu bagaimana IPM, PDRB, tingkat pengangguran, indikator kemiskinan dan gini ratio. Juga pentingnya bagaimana indeks publik services," kata Harry Aziz dalam Dialog Publik dan Pengukuhan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) periode 2020-2024 di Surabaya, Sabtu (1/2/2020).
Harry menyampaikan bahwa tujuan pembangunan itu sebagaimana amanah undang-undang untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jawa Timur dengan wilayah yang sangat luas yang terdiri dari 38 Kabupaten dan kota tentu mempunyai banyak potensi yang dapat digali.
"Pemerintah daerah saat ini punya otonomi dan kewenangan yang luas. Bagaimana memproyeksikan renstra (rencanaan strategis) pembangunannya untuk tujuan kemakmuran rakyat," ungkapnya.
Menurutnya, kalau dulu tujuan pembangunan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang malah menghasilkan kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin, maka pembangunan hari ini harus punya dampak langsung bagi kemakmuran rakyat.
Harry yang juga memperoleh Guru Besar dari Universitas Airlangga ini menyampaikan bahwa suatu daerah dapat di ukur bagaimana tingkat kesejahteraannya dengan melihat beberapa indikator yaitu bagaimana IPM, bagaimana PDRB, tingkat pengangguran, indikator kemiskinan dan gini ratio, juga pentingnya bagaimana indeks publik survices.
"Pemerintah Jawa Timur pada Tahun 2020 memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi antara 5,4 persen hingga 5,8 persen dan saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sudah mencapai 5,7 persen," paparnya.
Baca juga:
SIG Tindaklanjuti Rekomendasi BPK untuk Perkuat Akuntabilitas dan Tata Kelola
Ia menambahkan, IPM Jawa Timur saat ini masih dibawah IPM nasional bahkan provinsi tetangga yaitu Jawa Tengah dan Jawa barat.
Anggota BPK RI yang pernah menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI ini menyampaikan, di samping indikator-indikator yang selama ini di gunakan, juga perlu menambah satu indikator yaitu publik service indeks.
"Yaitu bagaimana pelayanan publik itu dilakukan, berapa waktu pelayanan publik misalnya mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), kemudahan dan kecepatan seperti apa masyarakat mengurus misalnya IMB, KTP, SIM dan perizinan yang lain. Dan ini belum dilakukan di negara kita dan pemerintah daerah," jelasnya.
Public survices sebagai walfare indeks atau indeks kesejahteraan dapat menjadi ukuran apakah pemerintah dan pemerintah daerah benar-benar mengalokasikan anggaran buat pelayanan publik yang punya dampak secara langsung bagi peningkatan kemakmuran rakyat.
Baca juga:
Kepala Daerah se-Wilayah Jatim 4 Sinergi Lakukan Percepatan TLRHP BPK
"Mestinya saat ini dibandingkan dengan awal reformasi dengan peningkatan anggaran naik 900 persen juga linier atau berbanding dengan penurunan tingkat kemiskinan," tambahnya.
Tapi saat ini peningkatan dan alokasi anggaran yang meningkat, kata Harry, masih belum berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan IPM.
"Ini harus serius menjadi kajian dan perhatian kita, bahwa alokasi anggaran negara harus berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," tandasnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-23542-bpk-ri-ingatkan-pentingnya-indikator-public-service-indeks
