Isolasi di Tingkat Desa hingga Bantuan Dibahas dalam Rakor Virtual

Forkompimda Jatim menggelar rapat koordinasi (rakor) virtual pencegahan Covid-19

jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar seluruh pemerintah daerah (pemda) agar menyediakan layanan observasi atau isolasi mandiri Virus Corona (Covid-19) hingga tingkat desa.

"Kami melakukan koordinasi terkait update pelayanan dari seluruh proses dampak Covid-19. Kami ingin masing-masing daerah punya layanan sampai lini bawah, hingga RT, RW, dusun, minimal desa," ujar Gubernur Khofifah dalam rapat koordinasi virtual bersama Forkopimda Jatim dan kabupaten/kota se Jawa Timur, Kamis (9/4/2020).

Menurut Gubernur Khofifah, layanan observasi atau isolasi mandiri Covid-19 itu disiapkan untuk mengantisipasi gelombang pemudik yang diprediksi akan masuk ke Jatim jelang bulan suci ramadan dan Idul Fitri.

Berdasarkan hasil rakor itu, disebutkan bahwa baru 2527 desa atau 29,9 persen desa se Jatim yang menyiapkan ruang observasi mandiri. Sedangkan sisanya yang lain diketahui belum menyiapkan sarana isolasi mandiri maupun ruang observasi 14 hari bagi pemudik yang akan masuk ke Jatim.

"Sudah ada 527 kawasan pemukiman di Jatim yang diawasi ketat oleh TNI-Polri," tambahnya.

Gubernur Khofifah menegaskan, penyediaan layanan observasi mandiri ini sangat penting. Sebab saat ini saja, terdeteksi lebih 50.000 pemudik dari luar daerah yang sudah masuk ke Jatim.

"Pada saat 10 hari yang lalu, Pak Bupati Lamongan menyampaikan ke kami pemudik dari Jakarta yang sudah masuk Lamongan masih sekitar seribu. Tapi tadi disampaikan kira-kira yang dari Jabodetabek saja sudah sekitar 10 ribu, belum daerah yang lain," paparnya.

Atas dasar itu, mantan Menteri Sosial ini menekankan bahwa penyediaan sarana observasi di tingkat paling bawah harus segera dimaksimalkan pemda setempat. Agar perantau yang pulang kampung juga tidak berat karena masih bisa bertemu dengan keluarga dengan jarak aman.

"Masing-masing kabupaten dan kota di Jatim agar menyediakan layanan observasi atau isolasi mandiri minimal 14 hari bagi yang sekarang mulai kedatangan pemudik," tegasnya.

Dalam rakor virtual itu juga dibahas terkait distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat ke warga terdampak Covid-19 di Jatim. Total akan ada tambahan 1.024.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari semula 2,7 juta yang akan mendapatkan BPNT itu dengan nilai Rp 200 ribu setiap bulan.

"Ada koordinasi yang kami lakukan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Di mana akan ada tambahan top up penerima BPNT untuk masyarakat perkotaan di Jawa Timur. Distribusinya kemungkinan minggu ketiga atau keempat bulan ini," ujar Gubernur Khofifah.

Menurutnya, mereka yang menjadi penerima itu adalah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara yang non-DTKS sedang difinalkan.

Serupa dengan sistem penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bantuan social safety net di tengah wabah Corona akan mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan sembako. Penyalurannya dalam koordinasi Bank Himbara melalui kios-kios yang tersedia.

Loading...

"Tadi Kapolda sudah memberikan arahan bahwa gugus tugas masing-masing daerah agar dimaksimalkan koordinasinya. Sejalan dengan SE Mendagri bahwa semua kepala daerah tidak boleh diwakilkan untuk menjadi ketua gugus tugas dan agar setiap daerah memiliki posko pusdalops untuk memudahkan koordinasi," tandas Gubernur Khofifah.

Sedangkan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Gubernur Khofifah menyebut hingga hari ini belum ada kabupaten/kota di Jatim yang mengajukan ke pemprov maupun ke kementerian kesehatan.

Ia menegaskan bahwa setiap pengajuan PSBB harus disertai dengan detail plan dan juga contingency plan yang jelas serta dikoordinasikan dengan baik berbagai persiapan yang harus dilakukan.

Berita Terkait