jatimnow.com - Beberapa fraksi di DPRD Kota Surabaya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk penanganan Virus Corona atau Covid-19. Usulan itu dilakukan agar pemkot tidak keteteran saat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Harus dilakukan skenario penganggaran yang terukur," kata Penasehat Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, AH Tony, Rabu (22/4/2020).
Tony menerangkan, Pemkot Surabaya menganggarkan Rp 196 miliar untuk penanganan Virus Corona. Dari perhitungannya, angka tersebut dinilai tidak cukup. PSBB di Surabaya diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,9 triliun.
"Hal yang paling krusial adalah penganggaran saat diterapkan PSBB. Jika hitungan kami secara kasar, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 1,9 triliun," tuturnya.
Menurutnya, gambaran kasar kebutuhan PSBB Surabaya bagi masyarakat sekitar Rp 1,9 triliun itu digunakan seperti kebutuhan disinfektan di dalam rumah. Ada sekitar 600.000 rumah di Surabaya dan setiap rumah dianggarkan Rp 50 ribu, maka dibutuhkan anggaran Rp 30 miliar.
Kemudian disinfektan untuk lingkungan luar rumah, dengan perkiraan Rp 50.000 dikalikan 1.230 ruang terbuka hijau (RTH) atau taman. Anggarannya Rp 61,5 juta.
Lalu vitamin C sehari sekali Rp 500 dikalikan 3,5 juta orang dikalikan 100 hari, jumlah anggarannya Rp 175 miliar. Kebutuhan vitamin A sehari sekali anggarannya juga sekitar Rp 175 miliar. Sedangka Vivtamin D juga anggarannya sekitar Rp 175 miliar.
Sementara anggaran untuk makan dua kali sehari Rp 28 ribu dikalikan 3,5 juta orang untuk 14 hari membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun.
Penanganan orang dalam pemantauan (ODP) mendapatkan anggaran Rp 100 ribu dikalikan 223 orang, sesuai jumlah update persebaran per Selasa 21 April 2020. Itu dikalikan 14 hari hingga membutuhkan anggaran Rp 312,2 juta.
Baca juga:
Muncul Lagi Subvarian Omicron Baru BA.2.75
Kemudian penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) mendapatkan anggaran Rp 500 ribu per orang. Jumlah PDP sementara 200 orang dikalikan 14 hari maka dibutuhkan anggaran Rp 1,4 miliar.
Penanganan pasien positif Corona mendapatkan bantuan Rp 1 juta per orang. Jika dikalikan 299 orang untuk selama 14 hari maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4,1 miliar.
"Jika ada pansus semua bisa disikapi bersama. DPRD dalam situasi seperti ini tidak perlu lagi mengkritik, tapi ikut membantu memikirkan pemutusan mata rantai penyebaran Virus Corona dengan PSBB," ungkapnya.
Tony menyebut, DPRD dapat merasakan bahwa Surabaya akan kelabakan pada saat penerapan PSBB, karena konsekuensinya sangat luas. Justru dengan adanya pansus dapat membantu pemkot berkomunikasi dengan pemerintah provinsi atas keselamatan rakyat Surabaya.
"Kalau semua diserahkan ke Pemkot Surabaya akan keteteran jika tidak disiapkan skenario penganggaran yang terukur," paparnya.
Baca juga:
Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Naik Hingga 620 Persen
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menegaskan, tujuan dibentuknya pansus bukan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Surabaya.
"Justru pansus dibentuk agar pelaksanaan program dan kegiatan penanganan Covid-19 lebih terukur, lebih cepat dan tepat," ujar Fathoni.
Ia mencontohkan beberapa program yang sudah dijalankan Pemkot Surabaya yang menuai polemik. Seperti pembuatan bilik sterilisasi yang ditentang oleh World Health Organization (WHO).
Menurutnya, penanganan Covid-19 adalah masalah waktu. Jika semakin cepat ditangani, maka jumlah penderita baru bisa ditekan semaksimal mungkin. Jika lambat, virus ini bakal cepat menyebar ke banyak orang.
URL : https://jatimnow.com/baca-25883-sejumlah-fraksi-dprd-usulkan-pansus-jelang-psbb-di-surabaya
