Jawa Timur Raih Opini WTP Kesembilan dari BPK RI

Editor: Narendra Bakrie / Reporter: Farizal Tito Zain Ahmad

Predikat opini WTP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

jatimnow.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Tahun 2020. Opini WTP disampaikan secara virtual oleh anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar dari Gedung BPK RI.

Predikat opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Jatim dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini sudah diterima Pemprov Jatim selama 9 tahun berturut-turut.

Penyerahan yang dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Jatim itu juga dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono, para pimpinan otoritas pemerintah daerah (OPD) Pemprov Jatim, pimpinan Kanwil BPK RI Jatim dan para pimpinan serta anggota DPRD Jatim.

Pemberian opini WTP tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019.

Atas predikat WTP, Gubernur Khofifah menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI dan juga seluruh aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Jatim.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Dia berharap predikat yang diterima ini dapat menambah semangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi.

"Ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jatim. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable dan transparan. Uang ini milik rakyat, kami akan gunakan kembali ke rakyat dalam bentuk kebijakan dan program yang pro rakyat," ungkap Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah menambahkan, keberhasilan Jatim meraih Opini WTP ini karena Pemprov Jatim dianggap memenuhi sejumlah kriteria, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengungkapan yang cukup.

Salah satu upaya dan komitmen yang dilakukan Pemprov Jatim yaitu melakukan langkah-langkah penting dan strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur, meningkatkan kapasitas aparat pengelola keuangan dan aset.

Juga meningkatkan sarana dan prasarana hingga menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK RI serta mempedomani hasil temuan tahun-tahun sebelumnya.

"Tanggungjawab kita berat. tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas dan transparansi tata kelola, tidak mungkin penghargaan opini WTP ini akan diraih selama sembilan tahun berturut-turut," tambahnya.

Di samping itu, raihan opini WTP itu, kata dia juga berkat pengawasan yang sangat berkualitas oleh DPRD Jatim, baik melalui public hearing maupun melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Jatim.

Gubernur Khofifah berharap, kebersamaan terus diperkuat agar seluruh proses pelaksanaan rupiah demi rupiah APBD yang ada di dalam mandat pengelolaan Pemprov Jatim dapat terkawal dengan baik.

Dia menyebut, salah satu poin yang harus diperbaiki adalah penguatan payung regulasi yang lebih teknis, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mengingat dana BOS sudah langsung ditransfer ke rekening kabupaten dan kota.

Loading...

jatimnow.com menyajikan pemberitaan di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, menyajikan berita yang dikemas dengan apik tanpa mengabaikan nilai-nilai jurnalisme.

Jalan Jimerto No. 17a Surabaya

Call:  (031) 99248116

Email: jatimnow@gmail.com

Newsletter