Pixel Codejatimnow.com

FKPPI Dukung Pengokohan BPIP

Editor : Narendra Bakrie  Reporter : Farizal Tito
BPIP menerima audensi GM FKPPI terkait Pancasila dan RUU BPIP
BPIP menerima audensi GM FKPPI terkait Pancasila dan RUU BPIP

jatimnow.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerima Pengurus Pusat Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI/Polri (PP GM FKPPI) untuk beraudiensi terkait Pancasila dan RUU BPIP, Kamis (23/7/2020).

Pertemuan itu dihadiri Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi, Wakil BPIP Prof Haryono dan Sestama BPIP Karjono. Juga pengurus pusat GM FKPPI dipimpin Waketum Ir. R. Agoes Soerjanto dan Sekjen GM FKPPI Ari Garyanida bersama jajaran pengurus lainnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran PP GM FKPPI mewakili unsur kepemudaan.

"Terima kasih PP GM FKPPI memberikan support kepada BPIP, utamanya dalam turut membumikan Pancasila melalui pengokohan lembaga BPIP," ujar Yudian.

Yudian menambahkan, BPIP akan terbuka kepada semua pihak untuk bekerjasama dalam program pembinaan mental ideologi bangsa berdasarkan Pancasila.

"Sebagai organisasi kader, GM FKPPI memiliki program pembinaan berjenjang mulai tingkat cabang, daerah dan pusat, ini perlu ditindaklanjuti," tuturnya.

Wakil Kepala BPIP, Haryono sangat gembira menyambut GM FKPPI. Ia menilai bahwa GM FKPPI adalah organisasi pancasilais sejati.

PP GM FKPPI dan BPIP menggelar audiensi terkait Pancasila dan RUU BPIPPP GM FKPPI dan BPIP menggelar audiensi terkait Pancasila dan RUU BPIP

"Pancasilais sejati itu kan salah satu contohnya ibaratnya kalau ada saudaranya yang sedang susah, dia datang untuk memberikan semangat. Bukan sebaliknya datang hanya saat senang saja," ungkap Guru Besar asal Malang ini.

Haryono menyadari, saat ini ada pandangan berbeda tentang keberadaan BPIP. Karena itu pihaknya sangat menyambut baik kedatangan GM FKPPI untuk mendapatkan penjelasan secara terbuka tentang BPIP, juga RUU BPIP.

Baca juga:
Dianggap Halangi Usaha Tambang, Warga Desa Bojonegoro Dituntut 5 Penjara

"BPIP itu lembaga yang bertugas mengawal, merawat dan mengamankan Pancasila. Karena itu dibutuhkan RUU BPIP agar dalam mengawal dan mengamankan Pancasila bukan berbasis rezim," tambah Haryono.

"Sebab Pancasila bukan milik sebuah rezim, tapi milik seluruh bangsa Indonesia yang berlaku sepanjang masa. Pancasila juga harus jadi ideologi masa depan anak-anak muda seperti GM FKPPI, yakni bagaimana mengaktualisasikan Persatuan Indonesia," sambungnya.

Sementara Waketum GM FKPPI Ir. R. Agoes Soerjanto menyampaikan beberapa poin terkait kehadirannya ke BPIP. Katanya, GM FKPPI sebagai OKP mendukung kebijakan pemerintah dalam mengokohkan kembali implementasi nilai nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan Sekjen PP GM FKPPI, Ari Garyanida menegaskan bahwa jati diri kader-kader GM FKPPI telah dididik dengan jiwa korsa untuk selalu setia dalam mengawal ideologi bangsa sampai kapanpun.

"Kita jadi sangat paham bahwa BPIP melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tugas utamanya melindungi NKRI dari ancaman ideologi komunis, liberalisme atau kapitalisme dan radikalisme atau ektrimisme keagamaan," papar putra Polri asal Jawa Barat itu.

Baca juga:
GM FKPPI Soal 6 Prajurit TNI Gugur Diserang KKB di Papua: Diplomasi Perlu, Ketegasan Militer Wajib

Ditambahkan Agoes Soerjanto, pembinaan mental ideologi bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tapi tanggungjawab segenap komponen bangsa.

"Karenanya kita mendukung upaya pemerintah untuk memberikan payung hukum yang kokoh dalam upaya pemantapan idiologi melalui pengusulan RUU BPIP yang telah diajukan ke DPR pada 16 Juli lalu," jelas Agoes.

GM FKPPI, lanjut Agoes, mendukung penuh draft RUU BPIP untuk segera dibahas bersama, setelah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada semua elemen bangsa memberi masukan agar RUU BPIP dapat menjadi UU BPIP yang bukan hanya memenuhi azas legalitas tapi juga untuk memenuhi azas legitimasi dari masyarakat.

"Kami bersyukur dapat pencerahan dari BPIP bahwa tugas dan tanggungjawab pemantapan dan pembinaan mental ideologi bangsa tidak boleh terhenti oleh pergantian setiap kekuasaan pemerintah. Presiden boleh selalu ganti, tapi tanggungjawab pembinaan Pancasila harus dilestarikan sepanjang masa," tandasnya.