Tak Pernah Ditemui Wali Kota Risma, Guru SMP Swasta: Sungguh Kejam

Editor: Redaksi / Reporter: Jajeli Rois

Humas Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Barat, A Sakib

jatimnow.com - Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta saat kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini disebut semakin buram. Kebijakan pemerintah kota membuat sekolah swasta tidak mendapatkan murid.

"Bapak ibu. Kami ini sudah menemani sekolah swasta, karena saya humasnya MKKS Surabaya Barat dan saya yang paling bertarung itu untuk mengawal dapatnya murid SMP swasta. Termasuk sekolahnya Pak Abdul Azis," ujar Humas Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Barat, A Sakib.

Hal itu disampaikan Sakib di sela acara deklarasi guru SMP swasta se Surabaya mendukung Machfud Arifin sebagai wali kota Surabaya di Hotel Mercure, Surabaya, Selasa (4/8/2020).

"Kami ini berusaha mencari ibu kami waktu itu. Pingin bertemu ibu kami, Bu Risma itu. Nggak pernah ditemui. Tiga tahun berusaha menemui beliau. Sampai demo di balai kota nggak ditemui. Sungguh kejam," tutur Sakib.

"Sampai saya hearing di DPRD Kota Surabaya, Komisi D pada waktu itu. Saya berteriak saat itu, karena saya terlalu keras omongannya, sampai izin operasional sekolah saya dipermasalahkan. Padahal sekolah saya itu bagus karena saya menantang, melawan Pak Iksan (Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya) pada waktu itu. Seandainya tidak dikeluarkan, saya akan melaporkan ke ombudsman, kata saya. Tapi alhamdulillah dikeluarkan," tutur Sakib yang juga Kepala Sekolah SMP IT UBA itu.

Menurutnya, berbagai upaya sudah dilakukan hingga wadul ke anggota Komisi D, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Namun, katanya, eksekusinya tetap di tangan Wali Kota Risma.

"Berdarah-darah kami. Tapi ya itu eksekusinya tetap di wali kota. Jadi semuanya di wali kota," terangnya.

"Pak Jenderal, kalau njenengan (anda) diizinkan oleh Allah SWT menjadi wali kota, ini tolong Pak Jenderal. Karena kuncinya kami di murid (jumlah murid yang diterima sekolah swasta)," tambah Sakib.

Tidak hanya Wali Kota Risma yang disebut Sakib kejam. Sakib juga menilai statment Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana menyakitkan SMP swasta di Surabaya.

"Pernah pak wakil wali kota bicara sama kami, itu yang menyakitkan kami. Katanya, iya karena sekolah swasta nggak dapat murid karena mutunya," ujar Sakib.

"Jangan begitu. Mutunya negeri lebih baik daripada mutu swasta. Kami bisa berani diadu. Mutu siswa swasta itu bukan hanya dinilai di akademik doang. Tapi agama, akhlak itu juga mutu. Kami bisa," ujar Sakib dengan semangat yang disambut para guru lainnya dengan kata "betul".

"Seorang pemimpin itu tidak boleh bicara begitu, tapi mengayomi, tidak ada dikotomi. Saya terima. Saya senafas apa yang dibicarakan oleh Gus Amik tadi. Itu luar biasa," terangnya.

"Ini tolong dicatat oleh media. Besok kalau beliau jadi, kami akan tunggu. Sekolah swasta tidak akan ada yang ditutup lagi karena siswanya hanya satu, kasihan itu," harapnya.

Sakib juga mengaku pernah bertemu dengan Muhajir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2019. Saat itu ia menyampaikan keluhan yang dialami sekolah swasta.

"Kami sudah pernah menghadap menteri. Menterinya juga nggak. Pak Muhajir ketemu di Malang, tolong ini dikasih nafas dulu, nggak ada eksekusinya blas sama sekali. Saya tantang juga," keluhnya.

Sulitnya menemui Wali Kota Risma untuk menyampaikan keluhan dari tenaga pendidik SMP swasta juga disampaikan Moh Kholil. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Surabaya ini menyampaikan, Tahun 2020 ini lulusan sekolah dasar (SD) negeri maupun swasta di Surabaya sebanyak 42 ribu siswa.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Surabaya, Moh KholilKetua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Surabaya, Moh Kholil

Namun siswa luluasan SD diserap banyak oleh SMP negeri di Surabaya yang jumlahnya mencapai 63 sekolah. Sedangkan SMP swasta di Surabaya sebanyak 263 sekolah.

"Karena diserap sekolah SMP negeri, uman opo (dapat apa). Lah ini keadilannya mana. Bolak balik ta takoi. (Berulang kali saya ditanyakan)," kata Kholil.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) maksimal 32 siswa. Tapi faktanya, banyak SMP negeri di Surabaya yang jumlahnya mencapai hingga 43 siswa.

"Walikotanya iku nggak mangan permen. Peraturan menteri itu 32 siswa. Lah sekarang ini 42 sampai 44 siswa," cetusnya.

Kholil berharap tidak ada lagi dikotomi antara sekolah negeri dengan swasta.

"Harus tidak boleh ada dikotomi. Swasta punya jasa luar biasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.

Ia berharap ketika Machfud Arifin (MA) menjadi Wali Kota Surabaya, agar benar-benar memperhatikan nasib sekolah swasta.

"Ini komitmen penting dengan Pak MA. Kalau jadi apa yang harus menjadi tuntutan sekolah-sekolah swasta. Pokoke sekolahe iku oleh murid. (Pokoknya sekolahnya itu mendapatkan murid)," harapnya.

Kholil tidak ingin kejadian yang dialami SMP swasta terulang lagi.

"Seng dibangun iku ojok negeri tok. Swasta iku yo butuh. Nggawe proposal rono-rene, mari disurvei nggak onok. (Yang dibangun jangan sekolah negeri saja. Swasta juga membutuhkan. (Sekolah swasta) membuat proposal ke mana-mana, setelah disurvei tidak ada kejelasan," ujarnya.

Sementara Machfud Arifin menyebut, ketika terpilih sebagai wali kota Surabaya, dirinya akan hadir bersama dinas pendidikan untuk mengatur tata aturan, kebijakan yang juga meng-cover keberlangsungan sekolah swasta. Serta tidak ingin sekolah swasta ada yang ditutup.

Machfud Arifin juga menyampaikan, dirinya akan siap menerima para guru atau sekolah swasta yang ingin menyampaikan keluhannya.

"InsyaAllah saya nggak akan sulit untuk bisa ketemu orang. Mungkin akan saya terima di ruangan dan makan sama saya nanti," jelas Machfud Arifin.

Loading...

jatimnow.com menyajikan pemberitaan di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, menyajikan berita yang dikemas dengan apik tanpa mengabaikan nilai-nilai jurnalisme.

Jalan Jimerto No. 17a Surabaya

Call:  (031) 99248116

Email: jatimnow@gmail.com

Newsletter