Pixel Code jatimnow.com

Kawasan Ekonomi Khusus di JIIPE Gresik Kembali Ditolak

Editor : Narendra Bakrie   Reporter : Sahlul Fahmi
Massa dari Forum Kota (Forkot) saat menggelar aksi di JIIPE Gresik
Massa dari Forum Kota (Forkot) saat menggelar aksi di JIIPE Gresik

jatimnow.com - Forum Kota (Forkot) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Gresik, Senin (21/9/2020).

Aksi yang dilakukan Forkot ini merupakan aksi yang kesekian kalinya di kawasan industri dan pelabuhan internasional tersebut. Mereka menolak JIIPE yang dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Forkot menilai, pemberlakukan KEK bakal menimbulkan efek negatif di masyarakat karena hanya akan menguntungkan pihak asing serta pemodal besar.

"KEK akan mengurangi pendapatan daerah dan mengancam hak buruh serta mengancam lingkungan hidup," ujar Koordinator Aksi Forkot, Farid.

Sementara Manajemen JIIPE enggan beraudensi dengan perwakilan Forkot dengan alasan masih dalam masa Pandemi Covid-19.

"Kami tidak menemui pengujuk rasa lantaran kondisi Pandemi Covid-19. Kami tak ingin ada klaster baru," terang Community Development (Comdev) Manajemen PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku operator JIPPE, Mifti Haris.

Baca juga:
Ratusan Guru Swasta Demo di Kantor Pemkab Bojonegoro, Minta Diangkat PPPK

Mifti menyebut bahwa penetapan KEK itu merupakan kewenangan pemerintah. Dan PT BKMS selaku operator JIIPE hanya mengusulkan dengan tujuan menarik para investor agar masuk ke Kabupaten Gresik.

Selain itu kawasan industri JIIPE juga diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

"Kalau banyak investor yang masuk ke Gresik tentunya akan sangat berimbas positif bagi perekonomian lokal. Salah satunya adalah akan menyerap banyak tenaga kerja lokal sehingga mampu mengurangi pengangguran," papar Mifti.

Baca juga:
Mahasiswa Jember Demo Tuntut Presiden dan DPR RI Patuhi Putusan MK

Disinggung penolakan Forkot terkait pembangunan Smelter Freeport, Mifti justru merasa heran. Sebab menurutnya, kehadiran Freeport di Kabupaten Gresik justru menjadi harapan banyak pihak karena sebagian besar saham Freeport kini adalah milik Pemerintah Republik Indonesia.

"JIIPE sudah sesuai arahan Presiden Jokowi yakni perlunya pemerataan kawasan industri di berbagai kawasan yang dinilai memiliki prospek untuk bisa dikembangkan, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi," pungkasnya.