jatimnow.com - Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Machfud Arifin-Mujiaman berkomitmen memperluas kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dari yang selama ini hanya dibiayai dari pusat melalui APBN, akan ditambah dengan alokasi dari APBD Kota Surabaya.
Itu dilakukan guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Surabaya
KIP dan BPNT dijalankan oleh Kemendikbud dan Kemensos. KIP dirancang untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu. Bantuan KIP bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Bisa buku, seragam, uang transport, atau kebutuhan lain.
Sedangkan BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah pusat. Itu diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warung yang bekerjasama dengan bank.
Machfud menemukan KIP dan BPNT masih menyisakan masalah besar di Surabaya. Yaitu penerima yang belum menyeluruh.
”Tidak semua warga tidak mampu di Surabaya mendapatkan bantuan. Pemerintah pusat harus memberikan alokasi pada daerah lain. Sehingga tidak semua warga tidak mampu di Surabaya dapat di-cover dengan bantuan KIP dan BPNT," katanya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (24/11/2020).
Jangkauan KIP dan BPNT yang belum menyeluruh itulah yang akan ditutupi Machfud jika menjadi wali kota Surabaya nanti.
"Siswa tidak mampu, dan warga tidak mampu yang belum di-cover KIP dan BPNT dari pemerintah pusat, akan kami cover dengan KIP Maju dan BPNT Maju," kata Arek Suroboyo asli itu.
"KIP Maju dan BPNT Maju menggunakan APBD Kota Surabaya, sehingga tidak tergantung pusat," lanjutnya.
Tidak hanya lebih menjangkau seluruh warga dan siswa tidak mampu Surabaya, nilai bantuan KIP Maju juga akan lebih besar dari pemerintah pusat.
Baca juga:
Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
Contohnya di tingkat SD, satu siswa mendapatkan bantuan KIP Rp 450 ribu per tahun. dalam KIP Maju nilainya akan menjadi Rp 650 ribu.
"Supaya besaran bantuan yang didapatkan sama, maka siswa yang sudah dapat KIP dari pemerintah pusat kami tambahi Rp 200 ribu," tegas Machfud.
Nilai bantuan yang lebih besar dalam KIP Maju itu juga akan diberikan pada siswa di level SMP dan SMA. Bantuan itu akan diberikan pada siswa yang sekolah di sekolah negeri, swasta, pendidikan umum, maupun madrasah.
Machfud menambahkan, KIP Maju bukan untuk membayar SPP. Karena SPP siswa tidak mampu digratiskan.
"SPP bagi anak dari keluarga tidak mampu gratis. KIP Maju digunakan untuk biaya personal pendidikan misalnya untuk kebutuhan transportasi, uang saku, dan biaya personal lainnya," papar Machfud.
Baca juga:
Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
Untuk BPNT Maju, dalam pelaksanaannya akan memberdayakan UMKM atau toko kelontong yang ada di Surabaya.
Toko kelontong itu juga akan disambungkan dengan produsen bahan kebutuhan pokok. Sehingga mereka mendapatkan harga yang lebih baik.
BPNT Maju ini akan makin memperkuat program permakanan yang saat ini ada. Jadi program permakanan tidak akan dihapus.
"Warga tidak mampu yang mendapatkan BPNT dapat menukarkan voucher pada toko kelontong dan UMKM yang ada di sekitar tempat tinggal. APBD untuk rakyat, ekonomi berputar di rakyat," tandasnya.
Program KIP dan BPNT yang dibiayai oleh APBD Kota Surabaya tidak dilaksanakan pada periode wali kota Tri Rismaharini. Akibatnya, masih banyak warga tidak mampu di Surabaya yang tidak terbantu dan tidak terpenuhi kebutuhannya.
URL : https://jatimnow.com/baca-31641-kip-dan-bpnt-maju-andalan-machfud-arifin-entas-kemiskinan
