Pixel Codejatimnow.com

Pedagang Pasar Legi Ponorogo Sampaikan Tuntutan, Begini Respon Bupati

Editor : Narendra Bakrie  Reporter : Mita Kusuma
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko saat menemui para pedagang Pasar Legi
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko saat menemui para pedagang Pasar Legi

jatimnow.com - Puluhan pedagang Pasar Legi Ponorogo kembali melakukan aksi, Rabu (7/4/2021). Mereka mempermasalahkan pembagian lapak di pasar yang baru selesai dibangun pada Januari 2021 itu.

Puluhan pedagang itu membawa berbagai poster, seperti bertuliskan 'Bubarkan Mafia Lapak', 'Adili Para Tikus Lapak', 'Hapus Zonasi'. Mereka melakukan aksi di depan Pasar Legi dan depan Kantor Pemkab Ponorogo.

"Kalau memang ada jual beli lapak untuk diusut secara tuntas. Rumornya kan ada," ujar salah satu perwakilan pedagang, Setyo Eko Wahono, Rabu (7/4/2021).

Menurut Setyo, pedagang juga menuntut Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Perdakum) untuk menepati janjinya ke pihak pedagang. Karena janjinya, sebelum direlokasi ke pasar sementara di tanah eks RSUD Ponorogo, perdakum tidak akan menggeser pedagang lama ke tempat lain.

"Juga janji tidak akan mengurangi ukuran lapak, kenyataan beda," bebernya.

Setyo juga mengklaim bahwa para pedagang sudah geram sehingga turun ke jalan. Sebab pihaknya sudah mengirim surat dua kali, tapi tidak dipanggil.

Baca juga:
Seniman Pecut Desak Kejaksaan Selidiki Dugaan Penyelewengan Jasmas Kota Kediri

"Harapan pedagang kembalikan seperti semula. Utamakan pedagang lama," tambahnya.

Sementara Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengatakan, pihaknya akan melihat keadaannya seperti apa. Di mana pedagang meminta lapaknya dikembalikan seperti skema awal serta menyebut ada beberapa lapak yang mendadak hilang.

"Maka saya rapat dengan dinas terkait, Bu Addin (Kepala Dinas Perdakum) dan Pak Sekda," ujar Bupati Sugiri saat menemui para pedagang.

Baca juga:
Buruh Putar Balik Usai Cekcok dengan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya

Nantinya bila sudah mengambil keputusan akan dilakukan musyawarah. Dia berharap ada jalan tengah terkait keinginan pedagang maupun keputusan pemerintah. Perihal lapak yang diperjualbelikan, dia mengaku tidak mendengar, juga tidak paham.

"Makanya kita dalami, mudah-mudahan tidak ada. Jika pun ada kita tegakkan," tegasnya.