Pixel Codejatimnow.com

Kelembagaan Ekonomi Desa Jadi Sorotan dalam Rapat RAPBD Kabupaten Pasuruan 2022

Editor : Narendra Bakrie  Reporter : Moch Rois
Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Pasuruan 2022 (Foto: Moch Rois/jatimnow.com)
Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Pasuruan 2022 (Foto: Moch Rois/jatimnow.com)

Pasuruan - Sektor kelembagaan ekonomi desa mendapat sorotan dari beberapa fraksi dalam rapat pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

Salah satunya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan dinilai kurang serius dalam pengembangan dan penguatan BUMDes.

"Kami melihat pemkab hanya fasilitasi terkait regulasi saja dan masih belum serius terkait pengembangan dan penguatan BUMDes. Mohon penjelasan," jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi dari Fraksi PDIP.

Selain itu, dalam urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Andri menilai dalam konstruksi anggaran APBD 2022, pemkab terkesan masih belum serius dalam upaya recovery ekonomi pascapandemi Covid-19, lantarn masih tingginya angka pengangguran terbuka.

"Pemkab juga belum terlihat jelas untuk penanganan terkait kluster star up atau usaha baru dan UMKM yang terdampak Covid-19. Recovery ekonomi termasuk permodalan, teknologi tepat guna dan pemasaran," ungkapnya.

Menanggapi itu, Wakil Bupati Pasuruan, A Mudjib Imron menyebut bahwa di Tahun 2022 pemkab berharap agar BUMDes punya peranan penting dalam kelembagaan ekonomi desa.

Baca juga:
Green House Samirplapan, Pilot Project di Kecamatan Duduksampeyan Gresik

"Pemkab Pasuruan telah mengalokasikan anggran lebih untuk program yang mengarah pada perekonomian di desa, agar fokus pembangunan tersebut dapat dicapai secara optimal," jelas Mudjib.

Mudjib menambahkan, program itu dilaksanakan mulai dari fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan, antara lain memfasilitasi pelaksanaan bimtek, gelar pameran BUMDesa serta monev administrasi BUMDes.

Untuk recovery ekonomi pascapandemi Covid-19, lanjut Mudjib, pemkab juga telah melakukan berbagai upaya. Mulai dari fasilitasi BPUM bagi UKM terdampak Covid-19, fasilitasi kemudahan akses permodalan melalui LPDB Kemenkop dan UKM RI, serta akses permodalan ke perbankan dan BUMN.

Baca juga:
BUMDes Bandungrejo Bojonegoro Jadi Rujukan Studi Bangka Barat

"Anggaran Tahun 2022 untuk teknologi tepat guna dan pemasaran, dialokasikan untuk pengembangan aplikasi sistem online satrya emas mart (SOSES) sebagai wadah dan mengklaster teman UMKM dan memasarkan produk," tandasnya.