jatimnow.com
Menteri PPPA Canangkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Banyuwangi

Pencanangan desa ramah perempuan dan peduli anak di Banyuwangi

Banyuwangi - Dua desa di Banyuwangi menjadi model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hadir langsung dalam pencanangan tersebut.

"Besar harapan dengan dicanangkannya Desa Kapundungan dan Desa Watukebo ini dapat direplika desa lain di Banyuwangi. Kalau ini sudah berhasil dan direplikasi, kami sangat mengapresiasianya," ungkap Bintang di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Jumat (12/11/2021) sore.

Bintang melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi selama dua hari, Jumat-Sabtu (12-13/11/2021) bersama Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam kunjungan itu, Ketua DPR RI menggelar agenda dialog, salah satunya dengan kelompok nelayan dan istri nelayan, serta kelompok perempuan lainnya.

Bintang menekankan perempuan di desa perlu didorong dan didukung melakukan perubahan dan perbaikan di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat, salah satunya melalui Program DRPPA.

"DRPPA memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi inovasi baru dalam pembangunan nasional yang inklusif serta ramah perempuan dan anak. Seperti yang kita ketahui, desa menjadi ujung tombak dari pembangunan nasional. DRPPA juga berperan penting dalam mengentaskan berbagai permasalahan perempuan dan anak dari hulu hingga ke hilir," tutur dia.

Sejalan dengan langkah ini, lanjut Bintang, Kementerian PPPA juga melakukan peningkatan kapasitas perempuan, seperti pelatihan kepemimpinan perempuan termasuk pendampingan secara berkelanjutan, yang fokus pada perempuan perdesaan bekerjasama dengan lembaga masyarakat.

"Dibutuhkan komitmen seluruh perangkat yang ada di desa agar perempuan dan anak perlu terlibat. Dukungan dan bantuan stake holder dan perangkat desa dibutuhkan untuk mengawal implementasi program dan memastikan semua strateginya berjalan seperti yang diharapkan," tambah Bintang.

Dalam pencanangan itu juga digelar rembug desa yang melibatkan para tokoh perempuan setempat, termasuk Kepala Desa Watukebo, Sri Muni Eka Diana dan Kepala Desa Kepundungan, Tri Martila Sukma. Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono hadir pula dalam acara tersebut.

"Kegiatan semacam rembug desa ini searah dengan 5 isu prioritas arahan Presiden terkait perempuan dan anak," ucap Bintang.

Bintang juga menyampaikan apresiasi pada inovasi Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan dan Perlindungan Ibu-Anak) yang digagas oleh pemkab. Ruang Rindu merupakan integrasi dari sejumlah program di Banyuwangi yang melakukan fungsi perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak.

Juga layanan medis, hukum, psikososial dan rehabilitasi sosial serta dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi.

"Kami sangat mengapresiasi karena program ini memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Kami percaya jika perempuan sudah berdaya secara ekonomi, maka masalah pengasuhan, perlindungan dan kekerasan dapat sekaligus terselesaikan," papar Bintang.

Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan, Banyuwangi berkomitmen melakukan pembangunan dari desa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkontribusi positif bagi masa depan perempuan dan anak.

"Seperti pencanangan model desa ramah perempuan dan peduli anak ini, sama dengan upaya menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak mulai dari desa. Dengan begitu, ini akan mendukung pembangunan perempuan dan anak dalam berbagai bidang," tutur Ipuk.

Ipuk menjelaskan bahwa pemkab akan terus menggulirkan program-program penguatan kapasitas perempuan dan perlindungan hak-hak anak di Banyuwangi.

Mulai dari menggelar rutin Musrembang Perempuan dan Anak, serta mengintegrasikan program-program Banyuwangi Children Center (BCC) dan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), termasuk Bengkel Sakinah untuk pemberdayaan perempuan.

Loading...

"Bahkan, kami melengkapinya dengan ruang penguatan perempuan untuk melawan radikalisme yang telah menjadikan kaum perempuan sebagai garda terdepan pelaku terorisme," ungkapnya.

"Harapan kami ke depan, dengan adanya DRPPA ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan gender serta meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan pemberdayaan perempuan. Kami juga akan berupya agar model DRPPA ini dapat direplikasi 189 desa lainnya di Banyuwangi," pungkas Ipuk.

 

Berita Terkait