Pixel Codejatimnow.com

Dikawal Brimob, 34 Napi Risiko Tinggi di Jatim Dipindahkan ke Nusakambangan

Editor : Sandhi Nurhartanto  Reporter : Farizal Tito

Surabaya - Kanwil Kemenkumham Jatim memindahkan 34 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang memiliki risiko tinggi ke Lapas super maximum security atau Nusakambangan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Krismono menjelaskan bahwa pemindahan ini menjadi langkah strategis yang dilakukan jajarannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas atau rutan. Pemindahan tersebut dilakukan sejak Sabtu dan Minggu (27-28/11) kemarin.

Sebelum ke Nusa Kambangan, para WBP dikumpulkan di Lapas I Madiun sebagai tempat transit. Para WBP dikawal Tim Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, 5 petugas Lapas I Madiun dan 1 peleton pasukan Batalyon C Sat Brimob Polda Jatim Pelopor Madiun.

"Tim dipimpin langsung Kepala Lapas I Madiun Asep Sutandar. Mereka dipindahkan dengan menggunakan armada bus pariwisata 60 tempat duduk. Kemarin sekitar 22.00 WIB, para WBP diberangkatkan dari Lapas I Madiun ke Nusa Kambangan," jelas Krismono dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (29/11/2021).

Para WBP tersebut berasal dari berbagai lapas/ rutan di Jatim. Diantaranya Lapas I Malang, Lapas IIA Pamekasan, Lapas Narkotika IIA Pamekasan, Lapas IIA Jember, Lapas Lumajang, dan Rutan I Surabaya. Sebanyak 26 diantaranya merupakan WBP kasus narkotika dan sisanya adalah pelaku kriminal umum.

Baca juga:
Dikawal Ketat, 19 Napi Bandar Narkoba Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

"Mereka dipindahkan ke lapas Super Maximum Security di Nusa Kambangan. Tepatnya ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar (22 WBP) dan Lapas Kelas I Batu Nusa Kambangan (12 WBP)," ujarnya.

Pemindahannya, lanjut Krismono berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.05.08 - 1516 Tanggal 11 November 2021 dan Nomor PAS -PK.01.05.08 - 1590 Tanggal 22 November 2021.

Baca juga:
Terlibat Narkoba, 6 Mantan Petugas Lapas Dipindah ke Nusakambangan

"Kantor Wilayah sebelumnya telah menginvetarisir dan sudah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pemasyarakatan," ungkapnya.