Surabaya - Sidang sengketa lahan di Puncak Permai Utara III antara Mulyo Hadi alias Wulyo (penggugat) dengan Widioawati Hartono (Tergugat 1) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilanjutkan di ruang Garuda Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (30/11/2021).
Dua saksi dihadirkan dalam persidangan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya Johanes Dipa Widjaja, Dr Otto, dan Dody Eka Wijaya. Dua saksi tersebut adalah Pentarto dan Ridwan. Keduanya merupakan mantan lurah Lontar.
Pentarto yang pertama memberi keterangan di muka sidang yang dipimpin Hakim Darno, menjelaskan dirinya pernah bertemu dengan ahli waris yakni Mulyo Hadi. Saat itu, Mulyo Hadi menghadap ke saksi guna mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM). Saat datang, ahli waris membawa dokumen asli yang berkaitan dengan bukti kepemilikan hak serta membawa letter C dan bukti Petok D.
Pentarto yang menjabat lurah Lontar sejak 27 Nopember 1998 sampai 2002 ini juga mengurai bahwa ia pernah menjadi saksi dalam gugatan yang diajukan ahli waris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tahun 2015 silam. Saat agenda sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan majelis hakim PTUN, saksi juga ada di objek sengketa di jalan Puncak Permai Utara III, saat itu objek sengketa dikusai oleh ahli waris.
Sidang gugatan PTUN, menurut saksi, dimenangkan oleh ahli waris dan pihak kelurahan selaku tergugat diminta untuk menerbitkan surat keterangan riwayat tanah, sporadik, peta lokasi, surat keterangan tanah tidak sengketa, sket lokasi dan surat keterangan bahwa tanah dikuasai pemohon (Mulyo Hadi).
Selama lima tahun, lanjutnya, saksi menjabat sebagai lurah tak pernah ada pembebasan lahan ke pihak swasta yakni PT Darmo Permai.
“Objek lokasi masuk wilayah Lontar bukan Pradah Kalikendal, dan selama saya menjadi lurah tidak pernah ada pemekaran wilayah,” ujarnya.
Saksi juga menjelaskan batas mana saja yang masuk kelurahan Lontar, sedangkan objek sengketa letaknya masuk dalam wilayah kelurahan Lontar dan sangat jauh dengan wilayah Pradah Kalikendal.
Sidang gugatan sengketa lahan di Puncak Permai Utara III.
Johanes Dipa Kuasa hukum penggugat, kemudian menunjukkan bukti Tergugat 1 berupa Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang mana tertuang bahwa objek sengketa ada di wilayah Pradah Kalikendal. Dengan tegas saksi menyatakan itu adalah keliru.
Saksi juga menerangkan bahwa tanah seluas 10.000 meter persegi tersebut adalah milik Randim yakni ayah dari Mulyo Hadi. Tanah tersebut kemudian diwariskan ke Mulyo Hadi.
Selama menjabat sebagai lurah, saksi tidak pernah mencatat adanya peralihan hak ataupun jual beli atas objek sengketa sehingga luasnya masih tetap utuh 10.000 meter persegi.
Baca juga:
Siswa Belajar di Rumah Warga Pamekasan Gegara Sengketa Lahan Sekolah
Lebih lanjut saksi menerangkan, dirinya pernah mendengar adanya sengketa serupa yang terjadi di wilayah seputar objek sengketa. Tepatnya di lokasi pembangunan rumah susun sebelah objek sengketa yakni lahan milik H Ahamd Sofan. Pernah ada masalah gugatan antara Ahmad Sofan dan PT Darmo Permai tapi juga dimenangkan oleh Ahmad Sofan.
"Objek sengketa juga tidak pernah menjadi tanah atau aset dari Pemkot Surabaya, semua milik penduduk setempat,” tegas saksi.
Saksi juga menyatakan setelah adanya banyak sengketa di wilayah tersebut, saksi pernah bertanya ke asisten satu Pemkot Surabaya yang saat itu dijabat Gatot dan dijawab bahwa Pemkot Surabaya tidak pernah mempunyai aset di sana.
"Tidak ada tanah yang menjadi milik PT Darmo Permai. Tidak ada juga warkah yang menjadi milik PT Darmo Permai,” tegasnya.
Hal yang tak jauh beda juga diutarakan oleh saksi kedua yakni Ridwan. Saksi adalah lurah Lontar sejak tahun 2013-2017. Ridwan juga menegaskan bahwa objek sengketa masuk dalam wilayah Lontar. Dan tidak pernah ada pemekaran wilayah di kelurahan Lontar.
Saksi juga menegaskan bahwa bukti tergugat satu yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah masuk wilayah lontar, SHGB tersebut adalah keliru.
Baca juga:
Polda Jatim Ungkap Ruislag TKD Rugikan Negara Rp114 Miliar, Tetapkan 3 Tersangka
Usai sidang, kuasa hukum Tergugat satu yakni Adi Dharma tidak bersedia memberikan tanggapan terkait keterangan para saksi dalam persidangan.
Terpisah kuasa hukum penggugat yakni Johanes Dipa Widjaja menerangkan bahwa dari fakta persidangan jelas terungkap bahwa memang gugatan yang diajukan pihaknya berdasar dan beralasan. Dan dari keterangan saksi juga terungkap bahwa gugatannya terbukti jika objek sengketa bukan masuk wilayah Pradah Kalikendal tapi masuk wilayah kelurahan Lontar.
"Kelurahan Lontar tidak pernah berganti nama dan juga tidak pernah ada pemekaran wilayah," ujarnya.
Dalam persidangan lanjut Dipa, pihaknya juga pernah menanyakan pada saksi terkait bukti tergugat 1 yang mana dalam SHGB disebutkan bahwa jalan Puncak Permai Utara III adalah masuk wilayah Pradah Kalikendal.
"Dan saksi menegaskankan kalau itu keliru, karena jalan Puncak Permai III nomer 5 sampai 7 itu masuk wilayah kelurahan Lontar," tegasnya.
