Pixel Codejatimnow.com

Pasca Erupsi Semeru, Khofifah Pastikan Huntara dan Huntap Segera Dibangun

Editor : Arina Pramudita  Reporter : Jajeli Rois
Wapres Ma'ruf Amin dan Gubernur Jatim di Surabaya. (Foto: dok Humas Pemprov/jatimnow.com)
Wapres Ma'ruf Amin dan Gubernur Jatim di Surabaya. (Foto: dok Humas Pemprov/jatimnow.com)

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam video conference guna mengupdate penanganan dan situasi pasca Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru Lumajang di VIP Room Bandara Internasional Juanda, Kamis (16/12/2021).

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan mengunjungi dua titik terdampak APG Gunung Semeru di Posko Pengungsian Terpadu Penanggal dan Kampung Renteng di Kecamatan Candipuro, Kamis siang.

Gubernur Khofifah seusai mendampingi Wapres secara virtual di VIP Room Juanda memastikan bahwa hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) segera dibangun di area Perhutani seluas 90,98 hektare.

"Allhamdulillah, bahwa surat keputusan (SK) dari menteri KLHK sudah diterbitkan kemarin malam (15/12/2021). Dalam SK tersebut, telah disiapkan lahan 90,98 hektare di dua titik di Candipuro dan Pronojiwo," ungkapnya.

"Selalu yang para pengungsi dampak APG sampaikan adalah kepastian hunian mereka. Untuk di Candipuro dan Pronojiwo, pembangunan format huntap sudah bisa dilakukan, land clearing bisa segera dilakukan selesai turunnya SK dari menteri KLHK," urainya.

Khofifah mengatakan, proses pembangunan Huntara bisa dimulai secepatnya. Ia optimis, apabila cuaca tetap cerah, maka proses pembersihan lahan (land clearing) akan bisa segera dimulai.

"Karena alat-alat berat sudah ada di sana, milik PUPR, Kodam, Polda, bahkan Pemprov, agar bisa segera dibangun Huntara yang nantinya menjadi satu kesatuan dengan Huntap," katanya.

"Kalau hari ini cuaca bagus, seluruh alat berat bisa bekerja karena titik koordinatnya sudah ada, baik di Candipuro maupun Pronojiwo. Setelah land clearing selesai maka bisa segera ditindaklanjuti, membangun huntara dulu baru huntap," tambahnya.

Mantan menteri sosial ini berharap, agar kepastian adanya hunian dapat memberikan ketenangan bagi para pengungsi, dan memberikan kembali semangat untuk dapat segera pulih sosial ekonomi.

"Semoga ini bisa memberikan ketenangan bagi pengungsi karena mereka punya kejelasan soal di mana hunian tetap akan dibangun untuk mereka. Untuk saudara-saudara yang tengah mengungsi agar tetap tenang dan jangan panik. Huntara Insya Allah segera dibangun setelah itu huntapnya," tutupnya.

Titik Hunian, Jembatan dan Jalan Terdampak APG Segera Dikerjakan

Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin seusai mendengarkan laporan dari Kepala BNPB, Gubernur, dan Bupati terkait kondisi terkini di Lumajang, langsung memerintahkan jajaran Kementrian PUPR menindaklanjuti penanganan para pengungsi, utamanya Huntara dan Huntap.

Bedasarkan informasi yang bersifat sementara terkait hunian akan terus dibahas dan dirancang, baik secara Huntara ataupun relokasi serta Huntap. Tujuannya, untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat terhadap masa depan tempat tinggal pasca APG.

"Kementrian PUPR telah selesai membuat pendataan dan titik lokasi yang akan dibuatkan untuk masyarakat terkait tempat tinggal sudah selesai. Keputusan juga sudah ditetapkan dan rencana pembangunan akan segera dilaksanakan oleh Kementrian PUPR terkait jalan, jembatan hingga rumah hunian sementara," ujarnya.

Wapres meminta masyarakat untuk tidak panik dan tetap berada dalam zona aman. Karena Pemda dan Pemerintah Pusat akan berkomitmen penuh memberikan penanganan serta memberikan solusi bagi masyarakat terdampak. Utamanya dalam hal relokasi rumah dan penyediaan insfrastruktur.

"Kami berkomitmen untuk menuntaskan dan menangani masalah yang dihadapi masyarakat dampak
APG Semeru," kata Wapres RI Ma'ruf Amin.

"Kami bersama KLHK dan PUPR di sini hadir untuk memberikan penjelasan kaitannya penentuan lokasi yang sudah selesai. Surat Keputusannya sudah ditetapkan dan rencana pembangunannya akan segera dilaksanakan oleh PUPR," imbuhnya.

Baca juga:
Di Kantor PWNU Jatim, Ma'ruf Amin Dipanggil Wakil Presiden

Pemerintah Pusat melalui Menteri KLHK telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang berisi persetujuan penggunana lahan milik Perhutani seluas 90,98 hektare sesuai SK Nomor 1256/MENLHK/ SETJEN/PLA:/12/2021.

Lebih lanjut, Wapres RI juga memastikan seluruh perbaikan insfrastruktur dan fasilitas umum tertangani dengan baik.

"Melalui kementerian PUPR kami akan pastikan perbaikan insfrastruktur dan fasilitas umum bisa dilakukan percepatan. Juga dengan pendirian Huntara. Karena saat ini lahannya sudah siap," kata Ma'ruf Amin.

"Insya Allah tempat tinggal akan dibangun, jalan juga akan dibangun. Kami harap warga tetap sabar dan menunggu. Jangan khawatir, kami akan menyelesaikan persoalan ini," yakinnya.

Wapres RI juga mengapresiasi penyiapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) guna relokasi masyarakat terdampak APG Semeru yang telah diinisiasi oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

"Saya apresiasi ide dari Pak Bupati yang akan mewujudkan konsep Desa Terpadu dalam Relokasi hunian warga terdampak. Kami mohon koordinasi tetap lancar agar kita semua terintegrasi," tegasnya.

Sementara itu, hingga Kamis (16/12/2021) tercatat 48 orang dinyatakan meninggal dunia akibat Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu (4/12/2021) pukul 15.20 WIB. Selain itu tercatat pula 18 orang mengalami luka berat dan 17 orang lainnya luka ringan.

Erupsi sore itu mengeluarkan awan panas di wilayah Lumajang dan sekitarnya itu mengakibatkan kerusakan baik parah maupun ringan di 21 Kecamatan di Lumajang. Tercatat 10.565 orang warga mengungsi akibat muntahan lahar dingin dari kawah gunung tertinggi di Pulau Jawa itu.

Ribuan pengungsi tersebar di 151 titik pengungsian yang tersebar baik di Kabupaten Lumajang maupun Kabupaten Malang. 19 titik di antaranya terpusat, sedangkan 132 lainnya tersebar secara mandiri oleh masyarakat.

Baca juga:
Ma'ruf Amin Soal Kemenangan Paslon 01 di Jatim: Penghargaan Bagi NU

Dua Lokasi Relokasi

Terkait kesiapan lahan relokasi, pemerintah pusat bersama lembaga terkait telah menyiapkan lahan dengan total luasan 90,98 hektare yang terbagi di dua wilayah yaitu Desa Sumberwujur, Kecamatan Candipuro dan di Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo.

Penentuan dua lokasi tersebut sepenuhnya berdasarkan hasil rapat antara Pemkab Lumajang dengan Badan Geologi ESDM pada. Dinyatakan bahwa kondisi geografis kedua lokasi masuk zona aman, karena rendah terhadap potensi gempa.

Atas persetujuan tersebut, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep Huntara dan Huntap yang nyaman dan memberikan ruang untuk melakukan aktivitas ekonomi.

"Insyaallah lokasi huntara yang akan dibangun nantinya juga akan jadi lokasi hunian tetap (huntap) yang sedang kami siapkan juga," kata Thoriqul.

Tak hanya itu, dirinya juga memastikan dalam upaya relokasi tersebut tetap memberikan ruang aktivitas ekonomi warga. Salah satunya dengan menyiapkan lahan komersil.

"Itu bisa dimanfaatkan menjadi kandang terpadu. Kami berharap ini bisa dimanfaatkan menjadi kandang sapi perah, seperti di kawasan Senduro," katanya.

Hingga saat ini, Thoriqul juga menyampaikan bahwa dirinya perlu mendengar lebih jauh kemauan warga terdampak. Karena, menurutnya apa yang dipersiapkan harus sesuai dengan harapan masyarakat.

"Jadi kalau ada yang minta dijadikan tetap satu RT/RW dengan tempat tinggal yang lama kami akan usahakan bisa," pungkasnya.