Surabaya - Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati menggelar reses di Kelurahan Airlangga, Gubeng. Saat serap aspirasi itu, warga menanyakan tentang dana bantuan hibah hasil Musrenbang Kecamatan yang belum cair sejak tahun 2020.
Selain itu, mereka juga menanyakan tentang pokok pikiran (pokir) dari hasil Reses anggota DPRD Surabaya sejak tahun 2020 yang tak kunjung terealisasi hingga sekarang tahun 2022.
"Warga telah berpartisipasi dengan mengikuti prosedur Perwali hibah dan pokir sesuai Permendagri nomer 86 tahun 2017, hingga sudah lanjut pada tahap proses verifikasi lapangan, tetapi di akhir tahun 2021 tidak ada pemberitahuan, ditunda tahun 2022 atau dibatalkan oleh Pemkot," ujar Ajeng kepada jatimnow.com, Kamis (17/2/2022).
Pokir-pokir itu diantaranya, perbaikan jalan di kelurahan Airlangga alias pavingisasi, serta pelebaran gorong-gorong untuk mengurai banjir.
Selain itu, warga juga mengeluhkan tentang terbatasnya kuota bantuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, seperti penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Baca juga:
Ragam Aspirasi Warga di Dapil 3 DPRD Surabaya
"Manfaat program pemerintah pusat yaitu KIP untuk siswa sangat dinantikan oleh warga, karena terbatasnya kuota yang diambil dari data DTKS, sehingga tidak bisa menjangkau keseluruhan siswa yang MBR," jelas Politisi Gerindra Jawa Timur itu.
"Saya akan mendorong Pemkot untuk Duplikasi Program KIP untuk siswa MBR. Dengan KIP, siswa MBR bisa memanfaatkan untuk pemenuhan dan praktek kebutuhan belajar," imbuhnya.
Menurutnya, kurang maksimalnya pendataan tersebut karena keterbatasan wawasan dari kader aplikasi Sayang Warga di lapangan. Warga juga menilai aplikasi tersebut juga kurang terintegrasi dengan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca juga:
Reses Pertama Ning Ais di Surabaya, Disambati Biaya Pendidikan SMA Mahal
"Pendataan warga diharap tidak membebankan kader, pendataan memang utama, tetapi juga harus memudahkan kader. Usaha pendekatan juga lebih utama dan penting untuk mengurangi angka stunting, kekerasan dalam rumah tangga dan monitoring kesehatan ibu hamil," katanya.
