Kediri - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) meminta penanganan rehabilitasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari Kementerian PUPR maupun dari pembiayaan pemerintah daerah tidak lagi menyebar.
Mas Dhito minta penanganan mulai difokuskan per satu desa hingga tuntas.
Dengan kebijakan itu, menurut Mas Dhito pengerjaan rumah tidak layak huni (RTLH) sesuai data di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) diharapkan dapat tuntas bersamaan. Baik program pusat maupun daerah dengan semua kategori rumah rusak ringan, sedang maupun berat.
"Saya meminta di Tahun 2022 ini mulai sekarang atau mungkin selambat-lambatnya 2023 harus mulai, bahwa BSPS ini sudah tidak bisa lagi nyebar. Jadi tuntas desa dulu, kayak yang terjadi di Desa Medowo, Kandangan itu tuntas satu desa," papar Mas Dhito, Selasa (5/4/2022).
Mas Dhito menambahkan, begitu persoalan RTLH satu desa tuntas, baru kemudian pindah ke desa lain.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim Kabupaten Kediri, Agus Sugiarta menyampaikan, pada Tahun 2022 ini, pihaknya telah mengusulkan 3000 unit rumah untuk masuk program BSPS ke Kementerian PUPR.
"Kemudian untuk RTLH yang nantinya sistemnya BKK (bantuan keuangan khusus), kami ada anggaran di Tahun 2022 ini sebesar Rp6,3 miliar untuk kurang lebih 500 unit rumah," bebernya.
Baca juga:
Waspada Penipuan Catut Nama Mas Dhito, Janjikan Bantuan untuk Masjid dan TPQ
Menurutnya, anggaran Rp6,3 miliar yang bersumber dari APBD itu diperuntukkan untuk rehabilitasi rumah kategori ringan dan sedang dengan total bantuan Rp10 dan Rp15 juta untuk tiap rumah.
Sedangkan program BSPS dari Kementerian PUPR, diperuntukkan bagi penanganan rehab kategori berat dengan nilai Rp20 juta tiap rumah.
Sesuai dengan data RTLH Tahun 2022, lanjut Agus, jumlah rumah tidak layak huni ada 10.220 rumah. Jumlah itu belum terbagi dalam kategori rehab ringan, sedang maupun berat.
Baca juga:
Ribuan Petani di Kabupaten Kediri Deklarasi Dukung Mas Dhito - Mbak Dewi
Diakuinya, untuk bisa tuntas desa, nantinya harus ada kolaborasi antara perbaikan RTLH dari dana APBD dengan program BSPS dari Kementerian PUPR.
"Nanti bisa kita kolaborasikan, jadi masuk bareng tidak sendiri," tandasnya.
(ADV)
