Kediri - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) meminta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Kopusmik) untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Keluarga Penerima Manfaat-Program keluarga Harapan (KPM-PKH) yang sudah menyatakan siap untuk mandiri.
Instruksi itu disampaikan Mas Dhito dalam acara Jumat Ngopi edisi Ngabuburit di Kantor Kecamatan Kras, Jumat (8/4/2022). Dalam acara itu, dari belasan peserta yang mengajukan pertanyaan, sebagian menyampaikan terkait bantuan PKH.
Peserta bernama Pipit, warga Desa Jabang, Kecamatan Kras yang merupakan KPM-PKH meminta adanya pelatihan kewirausahaan dari pemerintah yang dinilai akan lebih bermanfaat bagi masa depan keluarganya.
"Saya ingin menanyakan apakah tidak ada pelatihan UMKM bagi kami penerima manfaat PKH. Harapan kami supaya nantinya tidak terus mengandalkan bantuan. Jadi istilahnya supaya diberi kail tidak hanya ikannya terus," terang Pipit.
Mendengar pertanyaan warganya itu, Mas Dhito mengapresiasi semangat warga penerima manfaat PKH seperti Pipit, yang ingin bisa mandiri dan tidak bergantung bantuan. Hal itu merupakan bukti bahwa mereka ingin bangkit dan lepas dari kemiskinan.
"Bu Mamiek (Kepala Dinas Kopusmik) tolong turun ke lapangan, bantu warga-warga seperti Bu Pipit untuk mulai berwirausaha," pinta Mas Dhito.
Baca juga:
Mas Dhito Naikkan Tunjangan Ketua RT/RW di Kediri, Rp300 Ribu Tanpa Potongan
Untuk diketahui, Tahun 2021 di Kabupaten Kediri jumlah kepesertaan KPM-PKH yang mengundurkan diri secara mandiri setidaknya ada 7.773 KPM. Mereka mengundurkan diri atas kesadarannya karena sudah sejahtera.
Selain permintaan pelatihan kewirausahaan, dalam acara Jumat Ngopi tersebut ada beberapa peserta mengkritisi penerima bantuan PKH yang dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan, dikatakan mereka yang tercatat sebagai KPM-PKH ada yang merupakan orang terdekat perangkat desa.
Menanggapi keluhan itu, Mas Dhito menyampaikan bahwa bantuan PKH langsung berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk itu pihaknya mengaku ke depan akan berkomunikasi dengan Kemensos.
Baca juga:
Mas Dhito Salurkan BLT DBHCHT untuk Ribuan Buruh Pabrik SKT Pare
"Saya akan komunikasi dengan Kemensos, dalam hal ini apakah memungkinkan kalau daerah itu diizinkan untuk memberikan atau mengajukan usulan. Artinya misalkan dari 100 persen kuota yang turun, mungkin bisa dibagi 50 persen dari daerah," tegas Mas Dhito.
(ADV)