Lamongan - Ratusan mahasiswa dari tiga organisasi Blok Cipayung yaitu GMNI, PMII, HMI menggeruduk Gedung DPRD Lamongan, Rabu (13/4/2022). Aksi ini merupakan rangkain gerakan 11 April.
Dalam tuntunannya, mereka menolak masa jabatan presiden 3 periode, wacana amandemen UUD 1945 dan penundaan Pemilu 2024.
"Itu adalah tindakan inkonstitusional. Kita harus menjaga kedaulatan konstitusi kita dan harus dijalankan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali," kata salah satu korlap aksi, Amir Mahfut dalam orasinya.
Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang telah terjadi untuk jenis pertamax. Kemudian menolak kenaikan harga minyak goreng serta kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Baca juga:
Demo PMII Surabaya, Tuding Tren Penanganan Korupsi Minim
"Kenaikan BBBM akan memberikan dampak yang akan menyengsarakan rakyat, karena secara otomatis akan membuat harga bahan pokok juga ikut naik, sehingga akan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat," jelas dia.
Massa akhirnya ditemui oleh anggota DPRD Lamongan dari Fraksi PKB, Mahfud Shodiq dan Retno Wardani dari Fraksi Demokrat.
Baca juga:
UMM Gelar Deklarasi dan Diskusi Konflik Israel-Palestina di Malang
"Kami menampung apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa. Penundaan pemilu, kenaikan BBM, PPN dan minyak goreng, kami beserta pimpinan DPRD Lamongan menyetujui, hanya saja kami minta untuk dibahas dengan baik," terang Mahfud.
Selain kelompok Cipayung, aksi susulan juga digalang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IIM) dengan titik kumpul di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan puncak aksi di Pemkab Lamongan. Meski berbeda barisan dan jam aksi, tuntutan yang disampaikan relatif sama.
