Pixel Code jatimnow.com

Dukung Pergunu Tolak Legitimasi LGBT, Wapres: Jangan Sampai Anak-anak Kita Rusak

Editor : Sofyan Cahyono Reporter : Achmad Supriyadi
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat menghadiri sarasehan dan pengukuhan Pimpinan Pusat Pergunu.(Foto: Aris for jatimnow.com)
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat menghadiri sarasehan dan pengukuhan Pimpinan Pusat Pergunu.(Foto: Aris for jatimnow.com)

Mojokerto - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menolak keras lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Sebab tidak hanya bertentangan dengan agama, tapi juga merupakan perilaku menyimpang.

Hal tersebut disampaikan ketika sarasehan dan pengukuhan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di Institut KH Abdul Chalim, Jalan Raya Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jumat (3/6/2022).

"Bagaimana kok bisa LGBT, itu kan perilaku menyimpang. Perilaku seksual yang menyimpang," kata Ma'ruf Amin menjawab salah satu rekomendasi dari hasil Kongres III Pergunu yang disampaikan Ketua Umum PP Pergunu KH Asep Saifuddin Chalim.

Ia menambahkan, guru harus menjadi teladan dan uswatun hasanah supaya bisa dicontoh atau diikuti murid-muridnya. Jadi yang menjadi tantangan bersama, bagaimana para guru bisa menjaga termasuk memberdayakan umat agar tidak terjerumus dalam perbuatan menyimpang.

"Tugas kita membangun masyarakat. Cara-cara mendidik anak kita. Yang kedua mencegah jangan sampai ada legitimasi UU soal (LGBT) itu. Jangan sampai anak-anak kita rusak, itu terutama," tuturnya.

Ma'ruf Amin menjelaskan, segala sesuatu harus berdasarkan dan diatur perundang-undangan. Jadi pihaknya mendukung apa yang menjadi rekomendasi dari hasil Kongres ke-III Pergunu dan berharap bisa langsung menyampaikan aspirasi ke DPR RI.

"Jadi, Pergunu bareng-bareng saja ke sana (DPR RI), karena itu perilaku menyimpang. Menjadikan akhlak yang buruk. Mestinya, supaya tidak muamalah yang menyimpang, karena yang mengetok kan legislatif," tukasnya.

Masih kata Wapres Ma'ruf Amin, saat ini dimudahkan dengan kemajuan teknologi informasi. Berbagai dampak negatif juga harus tetap diantisipasi. Di antaranya munculnya informasi yang tidak benar atau hoax dan fitnah. Banyak akun-akun palsu yang menggunakan platform media sosial itu muncul untuk dijadikan ajang propaganda.

Baca juga:
Bagikan Sajadah untuk Warga Mojokerto, Wapres Ma'ruf Amin: Dipakai Salat Tahajud

"Jadi harus kita cegah, jangan sampai dipakai mempengaruhi pikiran masyarakat dalam penyesatan yang berakibat dan membuat perpecahan. Jadi hati-hati, ini mau pilpres, ini sudah mulai (ada propaganda) pelan-pelan," tegasnya.

Selanjutnya, Ma'ruf Amin juga mengajak semua mengantisipasi dan mewaspadai kerusakan lingkungan. Apalagi bahaya krisis pangan juga sudah di depan mata.

"Bagaimana kita mendorong masyarakat mengantisipasi itu, maka kita harus membangun SDM yang kuat. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Lemah aqidahnya, pendidikannya, ekonomi, dan kesehatannya. Tugas kita ke depan bukan tambah kecil tapi berat, tapi harus kita hadapi bersama dengan semangat dan inovasi baru," paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Pergunu KH Asep Saifuddin Chalim menjelaskan, hasil Kongres III ada dua rekomendasi. Yakni, pertama menolak keras terkait regulasi legalitas LGBT.

Baca juga:
Anwar Sadad Sayangkan Bendera LGBT Sempat Terpasang di Kantor Kedutaan Inggris

"LGBT bertentangan dengan agama. Karena dalam agama tidak hanya LGBT yang disorot, tapi laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, jadi LGBT lebih hina daripada sapi. Bangsa Indonesia jangan sampai lebih hina daripada binatang. Kalau LGBT dihalalkan, kami merasa terhina sekali," terangnya.

Loading...

Kedua, lanjut Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Pergunu menyayangkan dan menolak hilangnya frasa madrasah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

"Tidak memunculkan madrasah yang selama ini sudah ada, itu akan membuat luka banyak orang, khususnya kaum muslimin," tegasnya.

Sementara itu, acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat. Antara lain Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta forkompimda.

Loading...