Pixel Code jatimnow.com

DPRD Lamongan Sarankan Pemkab Alokasikan Anggaran BTT Tangani Wabah PMK

Editor : Zaki Zubaidi Reporter : Adyad Ammy Iffansah
Ansori, Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan saat menjelaskan alokasi anggaran BTT untuk PMK. (Foto: Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)
Ansori, Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan saat menjelaskan alokasi anggaran BTT untuk PMK. (Foto: Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)

Lamongan - Komisi B DPRD Lamongan menyarankan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat mengajukan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk percepatan penanganan wabah PMK.

Usulan tersebut mengingat sebaran PMK di Lamongan saat ini cukup memprihatinkan. Belum lagi nasib para peternak yang semakin di ujung tanduk gegara aktivitas penjualan sampai saat ini masih ditiadakan.

"Vaksin itu Agustus baru ada, menunggu info. Kami berharap periode bulan Juni - Agustus itu paling tidak ada pemberian vitamin, suplemen, atau disinfektan kepada para peternak," ungkap Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan, Ansori, Kamis (9/6/2022).

Ansori menjelaskan, Pemkab Lamongan tidak ada alasan untuk menolak penganggaran BTT ini. Sebab, jika menelisik 2 tahun ke belakang BTT hanya terealisasi 50 persen pada 2020 dan 64 persen pada 2021.

"Posisi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2021 masih Rp154 miliar, artinya pemerintah punya cadangan walaupun yang paling besar untuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), dan itu bisa dihibahkan ke Pemkab apabila ada kesulitan pembiayaan, itu diperbolehkan," jelasnya.

Dia juga mengusulkan agar setengah dari populasi hewan terjangkit bisa dilakukan screening. Sedangkan, untuk pengadaan vitamin dan sejenisnya anggaran BTT dirasa bisa menunjang penanganan PMK.

Baca juga:
Lamongan Serba Digital, Warga Kini Bisa Urus Pajak Lewat Aplikasi

"Jadi tidak logis jika Pemkab beralasan tidak ada anggaran, BTT bisa sampai Rp30 miliar saya rasa itu cukup" singkat Ansori.

Sementara itu, Kepala Dinas Disnakeswan Lamongan Wahyudi melalui Medis Viterina, Rahendra menegaskan pihaknya mengaku sudah berencana mengusulkan BTT.

"Sekarang diupayakan untuk mengakses BTT, dan sekarang sedang menghitungnya. Tapi kalau yang ditangani itu 117 ribu ekor sapi dalam satu populasi maka itu sangat besar biayanya," tegas Rahendra.

Baca juga:
DPRD Desak Pemkab Lamongan Perbaiki Sistem Penyaluran Pupuk Bersubsidi

"Yang saat ini kami perhatikan selain dari faktor dana yang utama adalah faktor risiko seberapa besar kita bisa mengendalikannya," tutup Rahendra.

Loading...

Perkembangan wabah PMK di Lamongan saat ini telah menjangkit hewan sapi di 22 kecamatan dengan rincian 1521 terjangkit, 251 sembuh, 11 meninggal. 

Loading...