Mojokerto - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meminta agar Inspektorat bisa mengusut tuntas dugaan pungutan liar dalam rekrutmen tenaga harian lepas (THL) atau honorer di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2).
"Kita tidak bisa mentolelir ini. Karena ini hal yang merugikan masyarakat," kata Ikfina ketika ditemui di Kantor Pemkab Mojokerto, Kamis (9/6/2022).
Ia menambahkan, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bisa membongkar dan mengusut tuntas kasus dugaan pungli yang merugikan 18 honorer ini.
"Beri kesempatan dulu buat Inspektorat. Karena, saat ini masih didalami. Kita tunggu biar mereka bekerja, butuh waktu," tuturnya.
Baca juga:
KPU Bojonegoro Buka Rekrutmen KPPS Pilkada 2024, Tertarik? Segini Gajinya
Sementara itu, sumber terpercaya di lingkungan Pemkab Mojokerto menjelaskan, para honorer disebar di kantor penyuluh kecamatan, tanpa diketahui pasti motif penempatannya. Sebab, dari sejumlah koordinator kecamatan yang ditawari mengaku tak memiliki anggaran untuk membayar honor para THL.
"Tapi ya itu. Tetap memaksa. Katanya tidak perlu dibayar karena statusnya magang. Tapi setelah berjalan dua bulan, nagih (gaji) ke koordinatornya. Jadi, teman-teman koordinator itu kasihan korban," beber sumber tersebut.
Baca juga:
Rekrutmen PPK dan PPS Pilkada 2024 Kabupaten Probolinggo, Simak Jadwalnya
Masih kata sumber, para honorer ditugaskan di balai penyuluh Kecamatan Mojosari, Kutorejo, Kemlagi dan Gedeg, namun sebagian besar ditugaskan di lingkungan Kantor DP2KBP2. Para honorer juga membayar uang terendah Rp40 juta hingga Rp60 juta per orang dan dijanjikan menerima gaji tiap bulan.
"Waktu kerjanya bervariatif, ada yang sudah tiga bulan, empat bulan, bahkan sampai lima bulan," pungkasnya.
