Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung penuh upaya percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Timur. Salah satu bentuk komitmennya adalah dengan menyusun rencana detail lengkap target waktu dan dukungan anggaran bersama Kanwil dan Kantah BPN serta bupati/wali kota se-Jawa Timur.
"Pak Kanwil (Kanwil BPN) saya minta agar kita segera melakukan kembali rapat koordinasi dan sinkronisasi GTRA ini untuk menguatkan kembali komitmen para bupati/wali kota selaku ketua GTRA di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur sambil melakukan evaluasi target capaian PTSL tuntas 2024 agar terukur lebih detail," urai Gubernur Khofifah yang disampaikan dalam sambutannya pada penutupan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (14/6/2022) sore.
Rakor ini bertajuk 'Refleksi 5 Tahun Pelaksanaan Reforma Agraria di Jatim dan Tantangannya' dengan sub tema 'Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Jawa Timur dalam Mewujudkan Jatim Berkah'.
Orang nomor satu di Jatim ini mengatakan tujuan diselenggarakannya kembali Rakor GTRA Jatim adalah untuk mengingatkan kita semua bersama para bupati/wali kota selaku Ketua Tim GTRA di wilayah masing-masing.
Dengan begitu, lanjutnya, akan ada upaya dari masing-masing bupati/wali kota untuk melakukan penyesuaian anggaran dengan rencana penyelesaian program PTSL di wilayah masing-masing sehingga target tuntas 2024 dapat tercapai.
"Kebijakan dan implementasinya harus nyekrup saling support . Ada support APBN ada APBD provinsi maupun kabupaten/kota untuk bisa melakukan percepatan PTSL sesuai target tuntas 2024," imbuhnya.
Gubernur Khofifah mengungkapkan pada tahun 2021 Jawa Timur mampu mencapai target 100% atau menyelesaikan 1.311.624 untuk program PTSL. Sementara target PTSL Jatim sampai dengan tahun 2024 adalah 20 juta bidang tanah.
Sampai dengan ahir Juni 2022 lanjutnya, jumlah capaian PTSL mencapai 12.217.319 bidang tanah atau setara 62,60 % dari target keseluruhan. Untuk menyelesaikan seluruhnya, Gubernur Khofifah berharap semua pihak terus bahu membahu dan bekerja keras termasuk dukungan dari bupati/wali kota di Jawa Timur, yaitu PTSL Tuntas 2024.
"Maka tentu butuh terkonfirmasi kepada seluruh bupati/wali kota supaya sama-sama menyiapkan support anggaran sehingga tidak akan berkurang capaian targetnya," ucapnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan bahwa pada tahun ini target PTSL mengalami penurunan dari 1,8 juta bidang menjadi 830.000 bidang tanah. Hal tersebut akibat adanya penyesuaian anggaran dari Pemerintah Pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa bupati telah mendukung anggaran untuk pemenuhan target.
Baca juga:
Serahkan Sertifikat PTSL di 2 Desa, Pemkab Kediri Beri 3 Pesan Penting
"Saya mengharapkan pemerintah kabupaten/kota guyup bergotong royong semuanya ikut serta melakukan percepatan pemenuhan. Kalau misalnya kita mengandalkan dari pusat, secara kalkulatif target itu kemungkinan tidak tercapai, maka kabupaten kota bisa mendukung untuk bersama-sama melakukan percepatan pemenuhan target PTSL 2024 tuntas," ajaknya.
Gubernur Jatim yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI ini berharap agar masalah agraria dan sertifikasi tanah di Jawa Timur benar-benar bisa dituntaskan pada tahun 2024.
"2024 kita berharap bahwa sudah tuntas PTSL di Jawa Timur, ayo sisanya ini sama-sama kita petakan bersama percepatan pemenuhannya," harapnya.
Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Jonahar menyampaikan bahwa Jawa Timur adalah provinsi terbanyak mengeluarkan sertifikat untuk penduduk Jawa Timur. Senada dengan Gubernur Khofifah, bahwa pada tahun 2021 Jatim telah menyelesaikan 1,3 juta bidang tanah.
Ia juga menuturkan bahwa Gubernur Khofifah sangat mendukung upaya penyelesaian PTSL di Jawa Timur. Salah satunya adalah usul Gubernur Khofifah untuk kembali mengadakan Rakor sinkronisasi GTRA se-Jatim.
Baca juga:
Kejari Ponorogo Tahan Eks Kepala Desa Sawoo, Dugaan Pungli PTSL
Jonahar juga mengungkapkan bahwa beberapa langkah yang diambil Gubernur Khofifah untuk penyelesaian PTSL di Jatim menjadi hal yang diadaptasi oleh Menteri ATR/BPN untuk diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia.
"Beliau kalau dengan ibu Gubernur usulan-usulannya selalu dicontoh untuk seluruh Indonesia, kemarin untuk tri juang Ibu Gubernur menulis surat kepada Bupati Walikota se Jawa Timur juga dicontoh oleh pak menteri disebarkan di seluruh Indonesia dan isnya Allah usulan ibu gubernur akan saya sampaikan kepada bapak menteri," ucap Kakanwil BPN Jatim Jonahar.
Pada rakor GTRA juga didisplay berbagai produk UMKM binaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten- Kota sebagai wujud komitmen BPN Jatim mendukung program. Bangga Buatan Indonesia.
Turut hadir pada Rakor penyelenggaraan Reforma Agraria Tim GTRA kali ini Kakanwil BPN Provinsi Jatim, Pj. Sekdaprov Jatim, Ka. Bappeda Prov. Jatim, Ka. BPKAD Prov. Jatim, Karo Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Jatim, Sekda Kab. Malang, Sekda Kab. Blitar, Kepala BPN Kab/Kota Se-Jatim, Perwakilan OPD Prov. Jatim.
