Pixel Code jatimnow.com

Mas Dhito Serahkan 5800 Sertifikat Tanah PTSL

Editor : Bramanta   Reporter : Yanuar Dedy
Foto: Bupati Kediri Mas Dhito saat menyerahkan sertifikat PTSL kepada warga. (Prokopim/jatimnow.com)
Foto: Bupati Kediri Mas Dhito saat menyerahkan sertifikat PTSL kepada warga. (Prokopim/jatimnow.com)

jatimnow.com-Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyerahkan sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan.

Dari 5800 bidang tanah yang disertifikatkan di Desa Tiron pada Tahun 2025, sebanyak 1000 sertifikat telah diserahkan. Sisanya, akan diserahkan secara bertahap.

Mas Dhito sapaan akrab bupati, dalam acara pembagian sertifikat tersebut berpesan supaya sertifikat yang diterima oleh masyarakat tidak sampai diserahkan ke tangan rentenir.

"Kalau sudah jatuh ke tangan rentenir, sudah susah, akan terjebak di situ, akhirnya gali lubang tutup lobang itu yang akan terjadi," ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Menurut Mas Dhito, Pemerintah Kabupaten Kediri saat ini tengah berhitung supaya tidak lewat tahun 2027 program PTSL telah tuntas.

"Tahun ini sekitar 45.000 sertifikat dan tahun depan (2026) kita naikkan ke 62.500 penerima sertifikat dan tuntas 2027 itu yang menjadi fokus utama kita sekarang," ungkapnya.

Baca juga:
Pengumpulan ZIS Lampaui Target, Mas Dhito Apresiasi Keterbukaan Baznas Kabupaten Kediri

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit menyebut, target 45.000 sertifikat untuk seluruh desa Kabupaten Kediri pada 2025 ini telah selesai.

"Alhamdulilah kita sudah mencapai 100 persen dan Bulan Desember ini kita fokus penyerahan saja," ucapnya.

Di Kabupaten Kediri, menurut Junaedi, secara keseluruhan dari 920.000 bidang tanah, sebanyak 800.000 bidang telah bersertifikat. Artinya terdapat 120.000 bidang tanah yang belum bersertifikat.

Baca juga:
Patung Macan Putih Viral di Kediri Ditawar Ratusan Juta, dari Jogja hingga Bali

Pada tahun 2026 mendatang, BPN Kabupaten Kediri mendapatkan target 62.500 bidang dan sisanya akan dilanjutkan pada 2027.

"Harapannya, anggaran yang diberikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak kurang sehingga target tersebut bisa tercapai," pungkasnya.