Pixel Code jatimnow.com

15 Tahun Rusak, Warga Tambal Jalan di Banyudono Ponorogo Secara Mandiri

Editor : Arina Pramudita   Reporter : Mita Kusuma
Warga Jalan Wilis, Kelurahan Banyudono perbaiki jalan yang rusak. (Foto: Dono for jatimnow.com)
Warga Jalan Wilis, Kelurahan Banyudono perbaiki jalan yang rusak. (Foto: Dono for jatimnow.com)

Ponorogo - Warga Jalan Wilis Kelurahan Banyudono, patungan memperbaiki jalan yang rusak. Aksi warga tersebut menyusul rusaknya jalan umum di pusat kota itu yang sudah 15 tahun tak tersentuh perbaikan.

"Sudah lama, 15 tahun lebih tidak tersentuh perbaikan. Terakhir itu waktu pemilu beberapa waktu lalu ditembel," ujar Ketua RT 03 RW 02, Kelurahan Banyudono, Dono, Senin (20/6/2022).

Perbaikan dilakukan warga dengan menggunakan uang iuran. Hal ini dilakukan karena kerusakan sudah semakin parah dan membahayakan pengendara yang melintas.

"Tidak ada yang bisa dipilih. Akhirnya dilintasi begitu saja. Kadang ban bocor, pir patah," kata Dono saat dihubungi jatimnow.com.

Iuran yang berhasil terkumpul sebanyak Rp2 juta, lanjut Dono, lantas digunakan untuk membeli semen dan pasir. Warga pun bergotong royong memperbaikinya.

Baca juga:
Sulit Mendapatkan Aliran Listrik, Warga di Tulungagung Wadul ke DPRD

"Murni karena kemanusiaan. Melihat banyak orang bannya bocor, kadang sampai pir patah juga kasihan," terangnya.

Masih kata Dono, RT setempat sudah pernah mengajukan perbaikan, namun menemui jalan buntu. Sebab Jalan Wilis berada di 2 wilayah kelurahan.

"Kalau 2 kelurahan itu katanya jalan milik pemerintah kabupaten. Padahal Jalan Lawu, yang berada di selatannya Jalan Wilis diperbaiki. Alasannya sih sentral sate ayam," sebutnya.

Baca juga:
Mobil Dinas Gagal Menanjak, Komisi C DPRD Jember Dorong Perbaikan Jalan

Terakhir pada 2021, pihaknya bersama RT yang berada di Kelurahan Nologaten membuat proposal untuk diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP).

"Tapi gak ada respon. Dari pada nunggu-nunggu tambal sajalah," pungkasnya.

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan
Politik

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan

PDIP mendengar dan menerima banyak masukan krusial dari civil society dan kalangan akademisi (perguruan tinggi). Masukan tersebut berpusat pada catatan kelam sejarah, khususnya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.