Pixel Codejatimnow.com

Tenaga Magang Bidang Kesehatan di Jember Hanya Dibayar Rp250 Ribu Per Bulan

Editor : Sofyan Cahyono  Reporter : Dwi Kuntarto Aji
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo.(Foto: Dwi Kuntarto Aji)
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo.(Foto: Dwi Kuntarto Aji)

Jember - Persoalan di sektor kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Salah satunya tenaga kesehatan yang menerima honor di bawah UMR. Ini tentunya tidak seimbang dengan beban kerja yang dilakukan.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo, sampai detik ini masih banyak persoalan di sektor kesehatan. Terutama soal tenaga magang yang berada di puskesmas.

"Kami lihat di LKPJ ini ada kurang lebih 490 orang tenaga kesehatan yang honornya di bawah UMR," ungkapnya saat ditemui di Kantor DPRD Jember, Jumat (15/7/2022).

Selain itu, Fraksi PDIP juga mendapatkan informasi bahwa di lapangan ternyata ada kurang lebih 1.000 orang yang berstatus sebagai tenaga magang mandiri. Mereka juga ikut membantu penanganan kesehatan di puskesmas. Namun tidak mendapat honor yang layak.

"Ini ada tenaga kesehatan yang setiap hari bersinggungan dengan masyarakat, baik di puskesmas atau rumah sakit, yang mana tidak mendapatkan honor," imbuh pria yang akrab disapa Ipung.

Untuk posisinya beragam. Ada yang sebagai tenaga administrasi, perawat dan bidan. Mereka tersebar di puskesmas dan rumah sakit.

Baca juga:
Gus Fawait Tak Terbendung Melenggang ke DPRD Jatim Lagi

"Mereka sudah bekerja cukup lama dan membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi honornya tidak sesuai," terangnya.

Ipung mengungkapkan, para tenaga magang hanya menerima honor antara Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Itupun dibayarkan 3 bulan sekali.

"Kalau seperti ini, mereka hanya menerima seiklhasnya dari jaminan pelayanan saja. Padahal mereka juga membutuhkan uang untuk membantu keluarganya. Apalagi beban kerjanya tidak sesuai dengan honor yang diterimanya," tandasnya.

Baca juga:
Ketua DPRD Jember Tolak Mahasiswa Masuk Ruang Paripurna, Ini Alasannya

Melihat kondisi seperti ini, pihak DPRD merasa miris dan meminta Bupati Jember segera menindaklanjuti persoalan agar bisa segera teratasi.

"Ini miris sekali. Tenaga kesehatan yang ada ini kan menjadi garda paling depan dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat," pungkasnya.