Jember - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menyebut gagalnya pembahasan dan pengesahan LPP APBD 2021 Jember dua kali berturut-turut karena komunikasi tidak berjalan baik.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jember Edi Cahyo Purnomo yang juga tidak hadir dalam sidang mengatakan, kegagalan dalam pembahasan dan pengesahan LPP APBD 2021 Jember ini dikarenakan adanya komunikasi tidak baik antara Bupati Jember dan DPRD.
"Jadi sebenarnya beberapa kali karena Bupati Jember gagal komunikasi dengan DPRD ini dan terlihat sangat buruk sekali, tidak seperti awal dilantik dulu," ujarnya Edi saat ditemui di DPRD Jember, Selasa (2/8/2022).
Ia menerangkan bahwa sikap yang dilakukan oleh anggota Dewan itu, merupakan salah satu bentuk membela kepentingn masyrakat.
"Sikap yang saya ambil ini juga untuk rakyat karena banyak usulan rakyat sampai detik ini belum di setujui oleh Pemkab," akunya.
Ia melanjutkan, komunikasi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif ini tidak berjalan dengan baik, dan terbilang buruk. Apalagi, banyaknya masalah yang ada di Jember juga tidak cepat diselesaikan.
Baca juga:
Gus Fawait Tak Terbendung Melenggang ke DPRD Jatim Lagi
"Padahal anggota DPRD Jember ini menampung aspirasi masyarakat yang tidak diakomodir oleh Bupati Jember. Semestinya tidak seperti itu, karena baik Bupati maupun DPRD sama-sama dipilih rakyat dan memiliki tanggung jawab kepada rakyat," imbuhnya.
Salah satu hal yang menjadi persoalan tidak terakomodirnya usulan seperti infrastruktur yang mana menurutnya ini bagian dari langkah untuk menampung aspirasi masyarakat.
"Tujuannya untuk membangkitkan ekonomi masyarakatnya, ditambah ini kan menampung kebutuhan masyarkat yang sempat terdampak pandemi. Sisi lain seperti usulan pembangunan musala itu juga belum bisa diakomodir," tuturnya.
Baca juga:
Ketua DPRD Jember Tolak Mahasiswa Masuk Ruang Paripurna, Ini Alasannya
Hal ini berimplikasi luas pada kemiskinan dan pengangguran di Jember yang semakin meningkat, padahal dengan langkah tersebut Edi menjelaskan bisa membantu mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan masyarakat.
"Jadi tidak hanya keinginan dari bupati saja, tetapi diakomodir juga usulan dari masyarakat ini sehingga tidak hanya mementingkan pembangunan infrastruktur saja," tegasnya.
Ia menambahkan, ini merupakan langkah dari DPRD untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, tetapi sayangnya tidak diakomodir oleh eksekutif.
