Pixel Code jatimnow.com

Paripurna LPP APBD Jember Gagal Dua Kali, F-PDIP Tuding Bupati Gagal Komunikasi

Editor : Zaki Zubaidi Reporter : Dwi Kuntarto Aji
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo. (Foto: Dwi Kuntarto Aji/jatimnow.com)
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo. (Foto: Dwi Kuntarto Aji/jatimnow.com)

Jember - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menyebut gagalnya pembahasan dan pengesahan LPP APBD 2021 Jember dua kali berturut-turut karena komunikasi tidak berjalan baik.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jember Edi Cahyo Purnomo yang juga tidak hadir dalam sidang mengatakan, kegagalan dalam pembahasan dan pengesahan LPP APBD 2021 Jember ini dikarenakan adanya komunikasi tidak baik antara Bupati Jember dan DPRD.

"Jadi sebenarnya beberapa kali karena Bupati Jember gagal komunikasi dengan DPRD ini dan terlihat sangat buruk sekali, tidak seperti awal dilantik dulu," ujarnya Edi saat ditemui di DPRD Jember, Selasa (2/8/2022).

Ia menerangkan bahwa sikap yang dilakukan oleh anggota Dewan itu, merupakan salah satu bentuk membela kepentingn masyrakat.

"Sikap yang saya ambil ini juga untuk rakyat karena banyak usulan rakyat sampai detik ini belum di setujui oleh Pemkab," akunya.

Ia melanjutkan, komunikasi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif ini tidak berjalan dengan baik, dan terbilang buruk. Apalagi, banyaknya masalah yang ada di Jember juga tidak cepat diselesaikan.

Baca juga:
Nggowes 10 Km ke DPRD Jember, Petani Serahkan Sekarung Pupuk Non-Subsidi, Lho?

"Padahal anggota DPRD Jember ini menampung aspirasi masyarakat yang tidak diakomodir oleh Bupati Jember. Semestinya tidak seperti itu, karena baik Bupati maupun DPRD sama-sama dipilih rakyat dan memiliki tanggung jawab kepada rakyat," imbuhnya.

Salah satu hal yang menjadi persoalan tidak terakomodirnya usulan seperti infrastruktur yang mana menurutnya ini bagian dari langkah untuk menampung aspirasi masyarakat.

"Tujuannya untuk membangkitkan ekonomi masyarakatnya, ditambah ini kan menampung kebutuhan masyarkat yang sempat terdampak pandemi. Sisi lain seperti usulan pembangunan musala itu juga belum bisa diakomodir," tuturnya.

Baca juga:
Telat Ajukan Draf KUA/PPAS APBD 2023, Begini Penjelasan Bupati Jember

Hal ini berimplikasi luas pada kemiskinan dan pengangguran di Jember yang semakin meningkat, padahal dengan langkah tersebut Edi menjelaskan bisa membantu mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan masyarakat.

Dirgahayu Ri 77 Bank Jatim

"Jadi tidak hanya keinginan dari bupati saja, tetapi diakomodir juga usulan dari masyarakat ini sehingga tidak hanya mementingkan pembangunan infrastruktur saja," tegasnya.

Ia menambahkan, ini merupakan langkah dari DPRD untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, tetapi sayangnya tidak diakomodir oleh eksekutif.

Peristiwa

Kasus PMK di Lamongan Terus Menurun

Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Lamongan mulai melandai. Selain angka kesembuhan, sejumlah kecamatan juga mulai terbebas dari momok PMK.