Surabaya - Fraksi Gerindra mengapresiasi prestasi Pemprov Jawa Timur (Jatim) sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki serapan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional.
Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 30 Juli 2022 pada Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ralisasi pendapatan Pemprov Jatim sebesar Rp16,43 triliun dari target Rp27,64 triliun atau sebesar 59,46 persen.
"Fraksi Gerindra masih mengapresiasi Gubernur dengan capaian realisasi pendapatan salah satu yang tertinggi, realisasi pendapatan tertinggi secara nasional dari target," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait, Rabu (3/8/2022).
Dari data-data tersebut, Pemprov Jatim tercatat sebagai salah satu pemerintah daerah dengan capaian realisasi tertinggi secara nasional. Seketika, hal itu menjawab tentang timbunan dana puluhan triliun yang dituduhkan pada Pemprov Jatim.
"Kabar atau berita bahwa dana yang di Jatim mengendap besar sampai puluhan triliun, sepenuhnya ya tidak tepat juga. Karena ternyata yang memang itu milik pemerintah provinsi hanya sekitar 5 triliun lebih lah ya, dimana 4 triliunnya merupakan Silpa dari tahun 2021 dan bisa digunakan ketika sudah ada pembahasan APBD 2022, Itu aturannya begitu," imbuh Gus Fawait, sapaan akrabnya.
Baca juga:
Catatan Kinerja Khofifah di Mata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim
Pihaknya menyadari, endapan anggaran tersebut memang lumrah terjadi, mengingat dengan sistem terbaru otonomi daerah, kabupaten/kota tidak bisa melakukan intervensi langsung tentang pengelolaan anggaran seperti tahun-tahun terdahulu.
"Dengan sistem otonomi daerah itu, mereka mempunyai kewenangan-kewenangan. Sehingga, Gubernur tidak bisa langsung melakukan intervensi seperti zaman dahulu," imbuh Bendahara DPD Gerindra Jatim itu.
Meski demikian, Fraksi Gerindra masih menyoroti PR Pemprov Jatim tentang serapan realisasi anggaran di masing-masing kabupaten/kota di Jatim.
Baca juga:
Habib Lutfi dan 50 Ulama Jatim Dukung Prabowo-Gibran, Gus Fawait: Semoga Menang 1 Putaran
"Namun, ada PR yaitu adalah realisasi kabupaten/kota yang harus kita digenjot. Maka langkah konkret Fraksi Gerindra Jawa timur, saya akan melakukan koordinasi dan melakukan perintah kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra di kabupaten/kota untuk ikut mengawasi, ikut menggenjot sesuai dengan kewenangan mereka, di masing-masing DPRD Kabupaten/Kota," tandas Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) itu.
"Sehingga uang-uang kabupaten yang hari ini masih mengendap itu bisa segera terealisasi, segera goverment expenditure itu bisa terealisasi dengan harapan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid bisa dimaksimalkan ini di mana ujungnya adalah pengentasan kemiskinan," sambungnya.
