Pixel Code jatimnow.com

Atasi Konflik Sosial di Jember, Khofifah Minta Perhutani Buka Data Lahan Kopi

Editor : Sofyan Cahyono Reporter : Dwi Kuntarto Aji
Gubernur Jatim Khofiah Indar Parawansa.(Foto: Diskominfo Jember)
Gubernur Jatim Khofiah Indar Parawansa.(Foto: Diskominfo Jember)

Jember - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memberikan perhatian atas konflik yang terjadi di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, beberapa waktu lalu. Guna mengatasinya, Khofifah melakukan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan Pemkab Banyuwangi.

Ada beberapa hal didapat dalam pertemuan. Di antaranya persoalan kepemilikan lahan perkebunan kopi dan adanya indikasi premanisme. Permasalahan di dua desa, yakni Banyuanyar Kalibaru dan Desa Mulyorejo, dikarenakan kepemilikan lahan kebun kopi.

"Maka dari itu, kami meminta kepada Kepala Perhutani Jember untuk menarik data lahan kopi di wilayah tersebut dan petanya. Agar bisa diketahui apakah masuk wilayah kehutanan sosial atau tidak," kata Khofifah di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (8/8/2022).

Jika data Perhutani bahwa lokasi tersebut masuk dalam lahan kehutanan sosial, maka Jatim akan mendapatkan 500 ribu hektare lahan yang bisa dijadikan kehutanan sosial.

"Kalau seperti itu nantinya kami terbitkan sertifikat atau HGU atau semacamnya untuk masyarakat. Sehingga persoalan ini tidak terjadi lagi," imbuhnya.

Ia meyakini permasalahan utama yakni persoalan lahan kopi. Kemudian menjadi pemicu terjadinya premanisme yang ada di wilayah tersebut.

Baca juga:
Bangganya Khofifah dengan Bhakti TNI: Cegah Stunting hingga Penguatan UMKM Jatim

"Ini muncul adanya indikasi premanisme dan harus dihentikan. Karena pemicunya saat musim panen akan datang maka premanisme muncul," terangnya.

Dengan adanya pertemuan ini diharapkan Pemkab Banyuwangi dan Pemkab Jember segera mengambil langkah cepat agar persoalan tidak terjadi kembali.

"Selanjutnya masing-masing pemda harus segera mempersiapkan akses infrastrukturnya di sana. Sehingga memudahkan masyarakat untuk berlalu lalang, agar tidak menjadi pemicu konflik lagi," jelasnya.

Baca juga:
Pemprov Jatim Tanggung Biaya Korban Kerusuhan Kanjuruhan di RS Saiful Anwar

Walaupun kondisi saat ini sudah kembali seperti biasanya, Pemprov Jatim masih akan meminta tim trauma healing untuk berada di lokasi kejadian untuk membantu pemulihan psikologis korban.

"Tim Trauma Healing masih akan ada disana terus untuk melakukan pemulihan psikologis," tutupnya.