Jember - Petani asal Kecamatan Jelbuk, Jumantoro melalukan aksi mengayuh sepeda sejauh 10 Kilometer ke gedung DPRD Jember, Rabu (10/8/2022). Ia nggowes sejauh itu demi menyampaikan aspirasinya terkait pembatasan pupuk bersubsidi yang dinilai merugikan petani.
“Hari ini saya sebagai petani, naik sepeda ontel dari rumah ke DPRD, untuk titip pesan bagi Pak Presiden dan wakil rakyat di pusat. Bahwa dengan adanya kebijakan pencabutan pupuk subsidi menjadi kado istimewa bagi petani di HUT ke-77 RI. Bukan petani semakin berdaya, tapi petani semakin menderita," ujar Jumantoro.
Ia menambahkan, dengan kondisi petani saat ini, petani seperti hidup tak mau mati pun segan. Dengan cuaca ekstream dan lain sebagainya, ditambah aturan Permentan Nomor 10 tahun 2022 ini.
"Dari 70 komoditi (pupuk subsidi). Hanya sembilan yang disubsidi. Bahkan Za yang dibutuhkan tembakau rakyat dan hortikultura dicabut. Hanya tinggal UREA dan NPK,” jelasnya.
Dalam aksi tunggal itu, Jumantoro juga melakukan penyerahan satu karung pupuk nonsubsidi kepada DPRD.
"Ini sebagai pesan bagaimana kondisi petani saat ini yang dalam situasi tidak baik-baik saja. Ada 10 Kg pupuk yang saya serahkan ini. Ini adalah perjuangan kami dan supaya presiden riil melihat. Bahwa petani sekarang ini butuh kebijakan untuk petani. Bukan kepentingan pada siapa-siapa,” katanya.
Baca juga:
Stok Pupuk Subsidi Melimpah, Pemkab Bangkalan Minta Petani Segera Lakukan Penebusan
Sementara Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono yang menemui Jumantoro mengatakan, aksi protes yang dilakukan petani adalah bentuk keprihatinan. Perlu perhatian dari pemerintah daerah, untuk ikut memperhatikan keluhan dari petani.
"Terlebih lagi Kementan yang menerbitkan e-RDKK terkait persoalan petani tembakau dan palawija. Tiba-tiba dalam proses perjalanan setengah semester, ada pemotongan (subsidi) tanpa syarat. Bahkan tidak ada sosialisasi, soal kebijakan pencabutan subsidi ini,” kata Siswono.
Ia berharap bupati memberikan ruang, agar Pemkab hadir menalangi kekurangan dari pupuk subsidi ini.
Baca juga:
Belasan Kios di Sampang Jual Pupuk Bersubsidi Melebihi HET, Petani Menjerit
"Tentunya dengan APBD. Jangan kemudian, berdalih hal ini sebagai kebijakan sosial,” tegasnya.
Namun demikian, lanjut legislator dari Gerindra ini, dengan adanya pesan agar bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Tentunya kita sudah berkoordinasi dengan wakil rakyat kami di tingkat nasional. Nantinya terkait persoalan pupuk subsidi ini akan dibahas juga dalam Rakernas Partai Gerindra,” pungkasnya.
