Pixel Codejatimnow.com

10 Kali WTP, Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan dari Kemenkeu

Editor : Sofyan Cahyono  
Menkeu Sri Mulyani Indarwati menyerahkan penghargaan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.(Foto: Humas Pemkab Banyuwangi)
Menkeu Sri Mulyani Indarwati menyerahkan penghargaan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.(Foto: Humas Pemkab Banyuwangi)

Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Kamis (22/9/2022).

Penghargaan diperoleh Pemkab Banyuwangi setelah sukses mempertahankan opini WTP murni atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh kali berturut-turut.

“Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi Kementerian Keuangan. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tata kelola dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Sekadar diketahui, Kemenkeu memberikan penghargaan kepada pemerintah, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan. Penghargaan diraih atas perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun anggaran 2021.

Dikatakan Ipuk, untuk mempertahankan capian opini WTP dari BPK bukan hal mudah. Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan yang berlaku.

Baca juga:
Pemkab Banyuwangi Geber Lagi Program Sekardadu, Apa Itu?

“Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih kepada BPK yang terus memberikan arahan kepada kami bagaimana menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Capaian WTP kali kesepuluh meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan. Pandemi telah menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah, bagaimana membuat program-program penanganan dan pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan warga yang terdampak ekonomi.

Baca juga:
Pemkab Banyuwangi Ciptakan Inovasi Layanan Uji Tanah Berbasis Internet, Apa Itu?

"Berbagai program pemulihan ekonomi kami geber. Namun kepatuhan dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi tetap kami pertahankan. Alhamdulillah, tidak hanya opini WTP yang bisa dipertahankan. Namun Banyuwangi juga menjadi daerah yang peningkatan angka kemiskinannya terendah di Jawa Timur, yaitu hanya 0,01 persen dari 2020 ke 2021,” kata Ipuk.