Pixel Code jatimnow.com

Melalui UMKM, Jatim Optimistis Hadapi Resesi Ekonomi Global 2023

Editor : Zaki Zubaidi Reporter : Ni'am Kurniawan
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Andromeda Qomariah (tengah). (Foto: Faiq for jatimnow.com)
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Andromeda Qomariah (tengah). (Foto: Faiq for jatimnow.com)

jatimnow.com - Dunia tengah dihadapkan pada ancaman resesi global pada tahun 2023. Tantangan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi sektor ekonomi, tak terkecuali di Jawa Timur.

Menghadapi hal itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong tumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan backbone perekonomian Jawa Timur.

Seperti diketahui, PDRB Jatim ditopang oleh sektor UMKM sebesar 57,81%. UMKM juga yang menjadi pembangkit ekonomi di tengah krisis pandemi global selama lebih dari dua tahun belakangan.

UMKM juga diprediksi dapat kembali menjadi tameng ekonomi pada resesi global tahun 2023 mendatang. Karena itu, Pemprov melalui Dinas Koperasi dan UKM Jatim terus gencar mengawal penguatan sektor bisnis menengah ke bawah itu.

Di antaranya dengan memberikan fasilitas untuk UMKM melalui East Java Super Corridor (EJSC) di Kota Malang, Jember, Pamekasan, Bojonegoro dan Madiun.

"Saya selalu diingatkan oleh Bu Gubernur Khofifah kalau menurut Jack Ma, di 2030 85% ekonomi dunia akan digerakkan oleh UMKM. Ini yang selalu kami pegang dan menjadi motivasi untuk mengawal penguatan UMKM Jatim, terlebih dengan tantangan resesi di tahun depan," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Andromeda Qomariah, Sabtu (12/11/2022).

Andromeda menyebut, banyak hal yang telah dilakukan Dinkop Jatim untuk memastikan pelaku UMKM di Jatim mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah. Salah satunya dengan mengadakan berbagai pelatihan dan fasilitasi pendampingan.

Pada 11 November 2022 lalu, misalnya, Dinkop Jatim mengadakan pelatihan pembuatan produk ayam katsu, kremes dan hokben.

Baca juga:
Perluas Pasar Ekspor Jatim, Khofifah Gelar Misi Dagang di Riyadh Arab Saudi

Diinisiasi oleh Yordan M Batara-Goa, yang merupakan anggota Komisi A DPRD Jatim, kegiatan tersebut diikuti oleh banyak ibu rumah tangga di Surabaya dan sekitarnya.

"Kami juga beberapa kali melakukan pendampingan sertifikasi halal gratis. Yang terakhir diikuti oleh 50 pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha makanan dan minuman dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Surabaya, hingga Mojokerto dan dipimpin langsung oleh perwakilan Komisi B DPRD Jatim, Mbak Agatha Retnosari," ungkapnya.

Tak hanya itu, Dinkop juga telah memfasilitasi permohonan Kekayaan Intelektual hingga 2.590 merek dagang sejak 2014-2022.

"Kami juga ada kerjasama dengan Kemenkumham untuk merek. Kalau harga umum adalah Rp1,6 juta, di Diskop hanya Rp500.000. Ini betul-betul kami manfaatkan agar merek dagang mereka terlindungi dan memiliki payung hukum," jelas Andromeda.

Baca juga:
UMP 2023 Jawa Timur Naik 7,8 Persen

Capaian lain yang telah diupayakan Dinkop UMKM Jatim di Tahun 2022 ini yaitu fasilitasi pembuatan katalog digital, desain logo kemasan, dan foto produk bagi 450 UMKM melalui Milenial Job Center (MJC), fasilitasi sertifikasi Hazard analysis and critical control points (HACCP) untuk jaminan mutu keamanan pangan bagi 4 UMKM, fasilitasi sertifikasi SNI untuk 2 UMKM, fasilitasi PIRT untuk 13 UMKM.

Selain itu, pendampingan sertifikasi halal juga telah dilakukan untuk 459 UMKM, pengajuan pendaftaran merek untuk 165 UMKM, Uji laboratorium produk untuk 29 produk UMKM, dan pelatihan pembuatan produk, manajerial, dan IT Entrepreneur bagi 2.000 UMKM serta pendampingan untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 1.600 UMKM.

Di sisi lain, terus dilakukan upaya-upaya kolaborasi dalam pemberdayaan UMKM, seperti pendampingan sertifikasi halal yang ditargetkan bagi 1.600 UMKM yang difasilitasi melalui kerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Kurasi yang dilakukan bersama Kadin menghasilkan 111 produk UMKM, serta kerja sama dengan BPR UMKM Jatim dalam menyalurkan kredit murah Prokesra yang didukung subsidi bunga oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga tingkat suku bunga yang dibebankan dapat ditekan hingga 3 persen dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp10 juta.