Pixel Code jatimnow.com

DPRD Surabaya Minta Kebijakan Stiker Keluarga Miskin Ditinjau Ulang

Editor : Rochman Arief Reporter : Ni'am Kurniawan
Penempelan stiker keluarga miskin di rumah warga Surabaya perlu ditinjau ulang. (foto: DPRD Surabaya for jatimnow.com)
Penempelan stiker keluarga miskin di rumah warga Surabaya perlu ditinjau ulang. (foto: DPRD Surabaya for jatimnow.com)

jatimnow.com - Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meninjau ulang kebijakan penempelan stiker keluarga miskin.

"Sebenarnya banyak anggota dewan yang terkejut dengan kebijakan ini. Karena kebiasaan masyarakat kita, walaupun dengan segala keterbatasannya, tidak mau disebut miskin. Kenapa, karena kita masih punya martabat, punya harga diri. Itu sebabnya, atribut Keluarga Miskin itu perlu ditinjau ulang,” ujar Adi, Senin (23/1/2023).

Cak Awi, sapaan lekatnya, menyebut kebijakan penempelan stiker keluarga miskin tidak sesuai dengan komitmen Pemkot Surabaya dan DPRD.

"Komitmennya adalah dengan barcode. Karenanya saya berharap agar dikembalikan ke komitmen awal pada saat pembahasan yaitu penandaan berupa barcode,” jelasnya.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. (foto: DPRD Surabaya for jatimnow.com)Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. (foto: DPRD Surabaya for jatimnow.com)

Baca juga:
Wanita Surabaya yang Dibunuh Disebut Tak Pernah Cekcok dengan Suami dan Tetangga

Pihaknya juga menyoroti warna stiker yang didominasi dengan warna merah, apalagi di tahun politik. Ia menyarankan untuk menggunakan warna yang netral.

"Warnanya silahkan jangan cuma warna merah. Karena banyak yang menanyakan mengapa warna merah, apalagi di tahun politik. Bisa abu-abu ungu atau putih. Netral sajalah,” imbuhnya.

Baca juga:
Digital Fashion Karya Mahasiswa UK Petra Surabaya Dipamerkan, Seperti Apa Sih?

Pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya itu juga mengatakan, DPRD Surabaya tengah berkonsentrasi menyoroti pengurangan penerima bantuan permakanan untuk warga yang menyentuh angka Rp113 miliar.

"Seperti anak yatim yang menerima permakanan sekarang jumlahnya lebih sedikit. Ada indikasi yang menunjukkan mereka ini berubah statusnya, sehingga tidak lagi menerima per makanan. Begitu juga dengan lansia yang tidak mampu,” ujar Adi.