Pixel Codejatimnow.com

Mendes PDTT Launching Progam RPL Desa Studi Magister di Bojonegoro

Editor : Narendra Bakrie  Reporter : Misbahul Munir
Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Bupati Bojonegoro dengan Kementerian Desa, Universitas Brawijaya dan Universitas Sebelas Maret Surakarta (Foto-foto: Misbahul Munir/jatimnow.com)
Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Bupati Bojonegoro dengan Kementerian Desa, Universitas Brawijaya dan Universitas Sebelas Maret Surakarta (Foto-foto: Misbahul Munir/jatimnow.com)

jatimnow.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar melauncing progam Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa untuk program studi magister (S2) bagi pegiat desa di Bojonegoro.

Launching tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari RPL Desa bertajuk 'Kolaborasi RPL Desa, Menuju Kebangkitan Indonesia' yang diselenggarakan di Gedung Olahraga (GOR) Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (3/3/2023).

Kegiatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kerjasama antara Pemkab Bojonegoro dengan Universitas Brawijaya dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dilanjutkan Pemkab Blora dengan Universitas Negeri Semarang yang disaksikan langsung Menteri Halim.

Halim mengatakan bahwa kegiatan Peringatan Hari RPL Desa ini merupakan satu tahun kerjasama antara Pertides dan Pemkab Bojonegoro dalam peluncuran progam beasiswa RPL Desa untuk melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) bagi para pegiat desa.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Bupati Bojonegoro sebagai bupati pertama di dunia yang menyelenggarakan program RPL Desa dan mengalokasikan APBD-nya untuk peningkatan SDM," ujar Gus Halim-sapaan Abdul Halim Iskandar.

"Sekaligus hari ini dilaunching program RPL Desa untuk program studi magister yang bekerjasama dengan UMS (Universitas Sebelas Maret Surakarta) dan Universitas Brawijaya, dan RPL Desa untuk Kabupaten Blora," papar dia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Bupati Bojonegoro dan Bupati BloraMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Bupati Bojonegoro dan Bupati Blora

Menurut Gus Halim, Kemnterian Desa terus berupaya mendorong pada pemerintah kabupaten/kota yang ada Indonesia untuk berkolaborasi dengan universitas terdekat dari daerahnya agar dapat melaksanakan program RPL Desa.

Baca juga:
Selamat! Pemkab Jombang Terima Penghargaan dari Mendes PDTT

Model pendidikan RPL Desa ini, lanjut Gus Halim, merupakan progam pendidikan singkat dengan mengkonfersikan pengalaman sebagai pegiat desa menjadi SKS kemudian ditambah dengan pembelajaran mata kuliah, sehingga kekurangan dari jumlah total SKS yang harus ditempuh untuk pendidikan S1 sudah terpenuhi dengan konversi pengalaman tersebut.

"Adanya RPL Desa ini juga memberikan ruang, sebuah paradigma baru dalam tridharma perguruan tinggi yang umumnya diawali dengan pendidikan justru diawali dengan pengabdian, kemudian hasil-hasil pengabdian dan temuan-temuan penelitian kemudian digunakan sebagai pembelajaran atau pendidikan," sambungnya.

Sementara untuk mensukseskan program tersebut, Gus Halim menyebut bahwa Kementerian Desa telah membentuk tim gugus kendali mutu yang terdiri dari para pakar dari berbagai universitas yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan mengawal program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Artinya RPL Desa tidak boleh kemudian digunakan hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan gelar sehingga kita bentuk tim Gugus kendali mutu yang bertugas untuk mengawal sehingga jangan sampai ada penurunan kualitas," papar Gus Halim.

Baca juga:
Bupati Jombang Terima Lencana Bakti Desa Pertama dari Mendes RI

Sementara Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menambahkan, mahasiswa program RPL Desa di wilayahnya saat ini sudah mulai melaksanakan tugas akhir, sehingga dilaksanakan program lanjutan yakni studi magister.

"Total ada 320 kuota progam RPL Desa untuk program megister. Sementara saat ini yang sudah mendaftar sudah ada 900-an. Sehingga perlu dilakukan seleksi ketat, sesuai arahan tim penjaminan mutu dari Kementerian Desa," tutur Anna.