Pixel Codejatimnow.com

Calo Penyuluh Swadaya Pertanian Gentayangan di Ponorogo, Waspada!

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Ahmad Fauzani
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Andi Susetyo. (Foto: Ahmad Fauzani/jatimnow.com)
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Andi Susetyo. (Foto: Ahmad Fauzani/jatimnow.com)

jatimnow.com - Setelah tahun lalu ditemukan calo pada perekrutan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Kini para calo kembali bergentayangan. Sasarannya adalah penyuluh swadaya pertanian.

"Saya diberitahu sama kepala Dipertahankan (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan),” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Andi Susetyo, Senin (6/3/2023).

Dia menjelaskan bahwa ada oknum yang mengatasnamakan BKPSDM. Setelah dicermati, calo menyebutnya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) BKPSDM.

"Intinya, memang oknum yang dimaksud menghubungi penyuluh pertanian swadaya,” kata Andi.

Di lingkungan Dipertahankan ada penyuluh pertanian dengan status PNS, juga ada PPPK dan penyuluh swadaya.

“Saya dapat rekaman suara. Dari rekaman suara ini menawarkan adanya bantuan untuk diangkat P3K,” kata Andi saat ditemui di Kantor BKSPDM di Gedung Lantai 8.

Baca juga:
Bupati Ponorogo Ajak Warga Bumi Reog Selawat Bersama

Menurutnya, rekrutmen P3K itu nanti ada usulan dari Dipertahankan Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur. Dia menegaskan bahwa tidak ada pengangkatan P3K melalui pola langsung dari penyuluh swadaya.

“Yang ada pola seleksi P3K yakni pendaftaran kemudian tes. Seperti yang saat ini berjalan ada tes seleksi teknis,” beber mantan Kepala Dipertahankan Ponorogo ini

Dia menyebutkan untuk menjadi P3K tidak ada jalur khusus dan bypass diangkat. Penyuluh swadaya biasanya terdata dalam binaan Dipertahankan. Penyuluh pertanian itu merupakan murni relawan.

Baca juga:
Grebeg Suro 2024 Butuh Dana Rp5,6 M, APBD Ponorogo hanya Kucurkan Rp500 Juta

“Pegawai kami (BKPSDM) tidak ada. Tidak ada rekrutmen seperti itu. Jangan terkecoh lagi. Beberapa waktu lalu yang honorer kena. Ini jangan lagi,” pungkasnya.

Dietahui sebelumnya, rekrutmen PPPK guru tahun 2021 dibumbui praktek percaloan. Tak tanggung-tanggung para pelaku menarik dana Rp 40 Juta hingga Rp 60 juta untuk meloloskan para calon PPPK.