Pixel Codejatimnow.com

BEM Unisla Bedah Kurikulum MBKM: Tak Optimal dan Manipulatif

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Adyad Ammy Iffansah
BEM Unisla seusai menggelar lokakarya pendidikan. (Foto : Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)
BEM Unisla seusai menggelar lokakarya pendidikan. (Foto : Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)

jatimnow.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Lamongan (Unisla) menggelar lokakarya pendidikan. Salah satunya membedah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Ketua Pelaksana, Muhammad Nailul Rizki mengungkapkan kegiatan yang diikuti ratusan peserta mahasiswa tersebut menyoroti soal kurikulum merdeka belajar yang dinilai belum optimal.

"Kegiatan lokakarya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita pada implementasi MBKM yang masih belum tuntas," jelas Rizki, Rabu (22/3/2023).

Senada, Ketua BEM Unisla, Chelvin Akbar Putra Mandala mengatakan, kegiatan ini dilakukan selain untuk sosialisasi MBKM, juga untuk mempersiapkan bakal calon mahasiswa yang akan melaksanakan kurikulum MBKM.

"Kami juga merasa kurikulum tersebut masih belum tuntas untuk disajikan dan itu yang menyebabkan kami mengambil tema tersebut," jelasnya.

Chelvin menilai MBKM hanya digunakan sebagai formalitas penyerapan dana APBN, selain itu tidak ada kebebasan karena hanya terdapat beberapa sekmen saja, juga kurangnya keterlibatan stakeholder akademik dalam penyusunan. Serta, adanya MBKM baik mahasiswa maupun dosen lebih disibukkan dengan konversi SKS dan Akreditasi.

Baca juga:
Kedua Terdakwa Kasus Pembunuhan Petani Lamongan Keberatan dengan Tuduhan yang Menjeratnya

"Yang terakhir, tidak adanya pembelajaran leadership sehingga lulus cepat tetapi kami disiapkan sebagai pekerja bukan sebagai pemimpin padahal di tahun 2045 adalah masa keemas an bagi Indonesia sebagai penerus bangsa," pungkasnya.

Rektor Unisla, Bambang Eko Muljino menyampaikan, sosialisasi kurikulum MBKM ke berbagai kampus masih belum tuntas, terutama kampus swasta. Selain itu, lanjut Bambang ada juga program-program yang dilaksanakan oleh kementerian, seperti kampus mengajar dan sebagainya yang malah menghambat.

"Kami sulit dalam melaksanakan program-program MBKM secara mandiri karena susah sekali dalam mendapatkan mitra dan juga belum jelasnya aturan untuk konversi sehingga kadang ada rasa kurang sreg baik dari program studi maupun dosen karena merasa khawatir pada mahasiswa akan belum tercapinya CPMK pada mata kuliah yang dikonversikan," jelasnya.

Baca juga:
Berita Trending Pekan Ini: Nomor 2 Memang Bikin Kaget

Turut hadir, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Munif Syarif, juga pemateri dari pemerintahan lain yakni Chusnul Yuli Setyo dan beberapa elemen akademisi Ayu Dian Ninggias dan Ghofar Rohman.