Pixel Codejatimnow.com

8 SD Negeri di Ponorogo Bakal Digabung, DPRD Gelar Hearing Cari Solusi Terbaik

Editor : Redaksi  Reporter : Advertorial
Komisi D DPRD Ponorogo menggelar hearing soal rencana penggabungan 8 SD negeri (Foto: Ahmad Fauzani/jatimnow.com)
Komisi D DPRD Ponorogo menggelar hearing soal rencana penggabungan 8 SD negeri (Foto: Ahmad Fauzani/jatimnow.com)

jatimnow.com - DPRD Ponorogo menggelar rapat dengar pendapat (hearing) atas rencana penggabungan 8 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tahun Pelajaran 2023/2024.

Komisi D DPRD Ponorogo menggelar hearing, Senin (27/3/2023). Hearing melibatkan Dinas Pendidikan (Dindik), 8 Kepala SDN dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Pamuji mengatakan, hearing digelar karena banyak aduan kepala desa, kepala sekolah, tokoh masyarakat, bahwa ada beberapa SD negeri yang akan digabung.

"Perihal regrouping (penggabungan) sudah dibicarakan dua tahun lalu. Dari data yang ada, bahwa 72 sekolah siswanya secara global berjumlah di bawah 40 orang," ujar Pamuji usai hearing.

Pamuji mencontohkan, dari SD negeri yang akan digabung, bahkan tidak ada satu pun siswa yang duduk di kelas 6. Sehingga jumlah keseluruhan siswanya hanya 22 siswa. Hal itu terjadi di SDN 1 Ngumpul Balong.

"Kami sudah mengingatkan dua tahun lalu untuk memacu agar siswanya banyak. Rupanya, tetap gagal dan akan diregrouping tahun ajaran 2023/2024 ini," papar dia.

Menurut Pamuji, dari 72 SDN yang kekurangan siswa, akan direalisasikan 8 SDN yang diregrouping. Selain minim siswa, prestasinya juga kurang. Salah satu pemicunya adalah orangtua mencari sekolah-sekolah yang dianggap prestasinya bagus.

"Saat ini banyak kades (kepala desa) yang tidak mau bila SD negeri di wilayahnya ditutup, dan siswa dipindahkan ke luar desa yang jaraknya lumayan jauh," jelasnya.

Baca juga:
Pandangan Umum, Seluruh Fraksi DPRD Ponorogo Sepakat Bahas Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Hal itulah yang juga menjadi pembahasan dalam hearing, agar menjadi perhatian dindik dalam melakukan regrouping. Sehingga siswa tidak sampai bersekolah keluar wilayahnya.

Sementara Kepala Dindik Ponorogo, Nurhadi Hanuri mengaku senang mendapat masukan dari Komisi D DPRD Ponorogo. Hal itu menjadi pelecut bagi seluruh guru dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap keberlangsungan sekolah.

"Kami terpaksa melakukan regrouping sekolah, lantaran jumlah siswa yang ada tidak sebanding dengan tenaga pendidik," terang Nurhadi.

Dia menanggapi positif, di mana agar guru dan masyarakat lebih peduli terhadap dunia pendidikan. Tetapi regrouping ini sudah lama dibicarakan.

Baca juga:
Prabowo Cup, Cara Gerindra Jatim Dompleng Kemenangan di Ponorogo

"Kami mempercayakan kepada kepsek bagaimana berinovasi agar sekolah ini bangkit lagi. Namun kenyataannya sama saja," bebernya.

Apalagi 72 SD negeri itu sulit untuk melakukan pengembangan sekolah.

Nurhadi menambahkan, kendati tetap akan melakukan regrouping 8 SD negeri tahun ini, tapi pihaknya telah menggagas agar guru nantinya diambil dari mereka yang berdomisili dekat dengan sekolah. Sehingga bisa maksimal dalam menjaring calon siswa.

"Sudah kita bahas, dan kita lakukan bertahap bersama BKPSDM," pungkasnya.