jatimnow.com - Siswa yang kurang mampu boleh membayar biaya sekolah dengan minyak goreng jelantah di SMP 4 Muhammadiyah Kota Malang. Hal ini untuk meminimalisir pelajar yang putus sekolah karena kesulitan biaya.
Kepala SMP 4 Muhammadiyah Kota Malang, Sahran mengatakan program bayar biaya sekolah dengan minyak jelantah ini ia gerakan karena melihat adanya pelajar yang putus sekolah. Lalu dirinya pun mencari solusi dan akhirnya bisa bekerjasama dengan PT Teladan Makmur Persada, Jakarta Timur.
"Saya ingin mencari solusi agar pelajar yang kekurangan biaya bisa terbantu. Setelah mencari informasi dari beberapa alumni kampus bertemu perusahaan yang mengelola jelantah tersebut," katanya, Senin (21/8/2023).
Pembayaran dengan jelantah diperuntukan oleh siapapun baik itu siswa baru ataupun lama bisa membayar kebutuhan sekolah menggunakan jelantah.
Jelantah tersebut akan dibeli oleh perusahaan. Jelantah yang diterima oleh perusahaan akan diekspor ke Jerman.
"Saya juga sudah sosialisasikan kepada wali murid dan mereka menyetujui. Tapi kewajiban membayar sekolah tidak diterapkan secara menyeluruh kepada para pelajar. Pelajar yang memiliki kemampuan ekonomi, bisa membayar separoh dari kebutuhan sekolah. Membayar sekolah dengan jelantah tersebut diprioritaskan bagi pelajar yang ekonominya sulit," paparnya.
Sekarang, ada 40 pelajar di SMP 4 Muhammadiyah. Jumlahnya tidak lebih dari 50 pelajar. Ada tiga kelas saja di sekolah yang terletak dalam Kelurahan Dinoyo tersebut. Sejak diresmikan pada 11 Agustus 2023, sudah ada tiga jirigen berukuran 20 liter yang ditampung oleh sekolah.
"Kalau target, kami tidak ada. Setiap sebulan sekali diambil oleh perusahaan. Harapan saya semoga terobosan ini bisa diikuti oleh lembaga pendidikan yang lain," harapnya.
Baca juga:
Siswa SMP di Surabaya Diwajibkan Berbahasa Inggris Tiap Jumat, Gurunya Mampu?
Sebab, saat ini cukup sulit mendapatkan siswa bagi sekolah swasta. Di sisi lain, sekolah swasta sangat membutuhkan siswa dan pengembangan lainnya.
"Agar bisa menerapkan pendidikan yang unggul bagi para murid. Seperti pemenuhan fasilitas dan sebagainya," katanya.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana mengatakan, perbedaan yang ada selama ini antara sekolah swasta dan negeri adalah sisi pembiayaan.
Sekolah negeri di Kota Malang gratis karena tenaga pendidik yang ada di dalamnya digaji menggunakan APBD. Sekolah dilarang untuk menarik biaya dari peserta didik.
Baca juga:
Puluhan HP Siswa SMP 1 Kedungadem Bojonegoro Disiram Air oleh Oknum Guru, Kok Bisa?
"Meskipun telah mengupayakan adanya sekolah swasta gratis, namun tidak semua sekolah swasta mau mengambil kesempatan mendapat pembiayaan dari APBD. Ia mengira, akan ada 50 persen dari seluruh jumlah sekolah swasta baik SD atau SMP di Kota Malang yang ambil kesempatan tersebut," jelasnya.
Secara garis besar, Suwarjana menegaskan perlunya ada sekolah gratis di sekolah swasta. Mekanismenya, sekolah swasta akan diguyur kebutuhan pendanaan dari APBD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang telah mencatat kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp 40 miliar untuk merealisasikan sekolah swasta gratis tersebut.
"Sekolah swasta yang berminat untuk mendapatkan kucuran dana APBD bisa melakukan pengajuan permohonan ke dinas. Memang yang menjadi kendala kami, ada 57 kelurahan di Kota Malang, namun SMP negeri baru ada 30. Kalau layaknya, ada 57 sekolah. Kota Malang ini kan kota pendidikan. Banyak berdiri sekolah swasta. Sekolah swasta ini adalah anak kami yang harus diberi kasih sayang. Kami ke depan punya program semoga terealisasi. Kami akan gratiskan sekolah swasta," tutupnya.
