jatimnow.com - Belasan ribu ton pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK di Kabupaten Tulungagung belum terserap oleh petani. Pupuk tersebut belum bisa diambil oleh pemiliknya lantaran data diri petani belum masuk ke dalam sistem.
Adanya update system membuat petani kesulitan mengambil pupuk bersubsidi ini. Pihak Dinas Pertanian setempat telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kondisi ini.
Kabid Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Triwidyo Agus Basuki mengatakan, sampai dengan bulan Agustus 2023, realisasi pupuk subsidi jenis Urea sudah tersalurkan sebanyak 18.245 ton atau tersalurkan 67 persen dari total e-Alokasi sebanyak 27.048 ton.
Kemudian untuk pupuk jenis NPK sendiri sudah tersalurkan sebanyak 11.824 ton atau mencapai 68 persen dari total e-Alokasi sebanyak 17.123 ton. Sedangkan untuk pupuk NPK khusus kakao sudah tersalurkan sebanyak 20 ton atau mencapai 23 persen dari total e-Alokasi sebanyak 88 ton.
"Untuk Urea alokasi kita kelebihan sekitar 2 ribuan ton dari total alokasi 30 ton dan rencananya akan kita kembalikan ke pemerintah pusat. Kalau untuk NPK justru kita kebutuhannya kurang," ujarnya, Jumat (15/9/2023).
Sedangkan untuk sisa alokasinya sendiri, berdasarkan data e-Alokasi, untuk pupuk Urea masih menyisakan sebanyak 8.803 ton, NPK sebanyak 5.298 ton dan NPK khusus kakao sebanyak 68 ton.
Baca juga:
Jelang Idul Adha, Diperta Kabupaten Probolinggo Data TPHS Pastikan Sarana Layak
Secara keseluruhan, sebanyak 14.169 ton pupuk subsidi yang belum diambil pemiliknya. Belum diambilnya pupuk tersebut lantaran berbagai macam alasan seperti petani yang belum memasuki masa tanam (MT) atau bahkan petani belum bisa mengambil lantaran terkendala update sistem.
Pada MT pertama, semua petani yang terdaftar di e-Alokasi kesulitan mengambil jatah pupuk miliknya.
"Seperti di Kecamatan Tanggunggunung hanya ada MT 1 dan MT 3 saja, sehingga pupuknya belum diambil. Kami juga dapat laporan kalau ada petani yang tidak bisa ambil pupuk karena setelah update sistem, nama penerimanya belum muncul di aplikasi T-Pubers," jelasnya.
Baca juga:
Panen Raya Probolinggo Diklaim Mampu Penuhi Kebutuhan 1,2 Juta Warga
Demi mengatasi permasalahan ini, ujar Oky, pihaknya sudah berkoordinasi untuk segera memberikan solusi bagi para petani yang mengalami kendala setelah update sistem tersebut. Mengingat pupuk subsidi tersebut sudah tersedia di masing-masing kios dan menunggu pemiliknya.
Hingga saat ini pihak Pupuk Indonesia sendiri masih mencari jalan keluar atas permasalahan ini agar para petani bisa segera mengambil jatah pupuk miliknya. Pihaknya berupaya agar setidaknya alokasi pupuk tersebut bisa terserap 100 persen pada akhir tahun 2023 nantinya.
"Kasus seperti itu jumlahnya kecil, hanya terjadi pada satu kelompok tani saja. Saat ini kami masih mendata total petani yang namanya tidak muncul setelah proses update sistem kemarin," pungkasnya.
